LSM-Kelompok Prodemokrasi Diajak Bahas Revisi UU ITE

Tim revisi UU ITE bekerja mulai pekan depan

Ilustrasi UU ITE. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) sampai kelompok prodemokrasi guna membahas rencana revisi UU ITE.

Sejumlah elemen masyarakat ini akan diundang oleh tim yang baru saja dibentuk Mahfud, yakni tim rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tim ini akan mengundang pakar, akan mendengar PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), akan mendengar semua ahli. LSM, gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar tidak bahwa ini perlu revisi," ujar Mahfud MD, Jumat (19/2/2021).

Dia menuturkan, mereka akan diundang tim rencana revisi UU ITE pada Senin (22/2/2021). Menteri asal Sampang, Madura, Jawa Timur (Jatim) itu mengatakan, diskusi ini merupakan upaya agar pembahasan persoalan UU ITE berlangsung terbuka.

Di samping itu, pihaknya juga nantinya bakal membicarakan rencana revisi ini bersama DPR RI. Hal itu dilakukan mengingat tak sedikit para legislator yang tidak setuju dengan rencana revisi UU ITE.

Selain tim rencana revisi UU ITE, Mahfud MD juga telah membentuk tim interpretasi UU ITE. Tim interpretasi ini dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Nantinya, Menkominfo Johnny G Plate akan mendapat tenaga bantuan dari kementerian lain guna menggodok interpretasi terhadap implementasi aturan yang selama ini dianggap pasal karet.

"Itu nanti akan dilakukan oleh Kemenkominfo, Pak Johnny Plate bersama timnya. Tetapi juga bergabung dengan kementerian di bawah koordinasi Polhukam untuk menggarap itu," imbuh dia.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Kepala Negara mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasimya tak memberikan rasa keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Menurut Presiden Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir. Karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, Dia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujarnya.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK