MK Tolak Legalisasi Ganja Medis, Ini Alasannya

Nusantaratv.com - 20/07/2022 22:20

Daun ganja/ist
Daun ganja/ist

Penulis: Adrishta Riana

Nusantaratv.com-Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan uji materi terhadap UU Narkoktika dengan perkara 106/PUUXVIII/2020 yang diajukan beberapa pihak terkait legalisasi ganja medis. Penolakan ini menegaskan ganja medis tetap dilarang digunakan. Mengingat hingga kini belum ada bukti kajian dan penelitian komprehensif terkait ganja medis

Meski demikian, MK memerintahkan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini.

"Berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau terapi," kata Hakim MK Suhartoyo membacakan pertimbangan 3.13.2 dalam putusan ini, di Gedung MK, Rabu (20/7/2022).

MK menyebut hasil dari kajian ini dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk mengubah UU Narkotika guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.

Dalam pertimbangan 3.13.1, MK juga menyatakan mereka memiliki rasa empati yang tinggi kepada penderita penyakit tertentu. Menurut para pemohon dalam perkara ini, penderita secara fenomenal dapat disembuhkan dengan terapi menggunakan Narkotika Jenis I.

Tiga diantara para pemohon adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Muharyanti yang masing-masing memiliki anak dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak dan membutuhkan pengobatan dengan Narkotika Golongan I.

Hanya saja, MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. MK mengakui bahwa diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin dapat disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika golongan tertentu.

"Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan," kata Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh membacakan pertimbangan poin 3.12.2, mengutip tempoco.

Sehingga, MK menyebut tidak ada pilihan untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah. 
"Berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi," kata Hakim MK Suhartoyo.

Koalisi Advokasi Narkotika, seperti ICJR DAN LBH Masyarakat yang juga jadi pemohon, menyoroti kata "segera" yang dipakai MK dalam putusannya. Artinya, pemerintah harus segera melakukan kajian tersebut. 

"Hal ini harus dimaknai tidak boleh lagi ada penundaan dan ketidakpastian dari pemerintah dalam melakukan penelitian narkotika untuk pelayanan kesehatan," demikian pernyataan sikap koalisi merespons putusan MK ini.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

Komentar belum ada.
Otentifikasi

Silahkan login untuk memberi komentar.

Log in