Lagi! Kapolri Diingatkan untuk Tahan Tersangka Kasus Indosurya

Sebab syarat penahanan terhadap para tersangka kasus Indosurya dinilai telah terpenuhi

Protes terkait kasus Indosurya.

Jakarta, Nusantaratv.com - Advokat LQ Indonesia Law Firm yang juga pelapor kasus dugaan investasi bodong Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Indosurya, Priyono Adi Nugroho, berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan penahanan tersangka dalam kasus itu, Henry Surya. Sebab syarat penahanan pendiri Indosurya itu dinilai sudah terpenuhi.

Henry Surya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong KSP Indosurya  oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, berdasarkan surat penetapan Tersangka Nomor: R/28.A/IV/RES2.2/2020/DITTIPIDEKSUS.

"Dapat saya tegaskan bahwa syarat penahanan berdasarkan pasal 21 KUH Acara Pidana sudah terpenuhi yaitu syarat objektif, ancaman pidana yang disangkakan kepada Henry Surya adalah 20 tahun sedangkan, syarat objektif KUHAP ancaman diatas 5 tahun dapat dilakukan penahanan," ujar Priyono, Senin (22/2/2021).

"Syarat subyektif resiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan juga rawan terjadi.
Jangan sampai Polri dalam hal ini jajaran Dittipideksus, tebang pilih dalam menindaklanjuti laporan," imbuhnya.

Priyono mempertanyakan alasan penyidik mengapa hingga kini Henry Surya tak ditahan, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah memenuhi syarat penahanan.

"Dengan dugaan Pasal 46 UU Perbankan: pengumpulan dana masyarakat secara ilegal sehingga merugikan ribuan korban dengan jumlah Rp14 triliun tidak ditahan? Siapa bekingan tersangka Henry Surya hingga tidak ditahan? Ini mesti diusut Kapolri selaku pimpinan Polri wajib bertindak tegas dalam memberantas Kejahatan yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat," jelasnya.

"Ingat sudah ada korban Indosurya yang meninggal, sakit dan mati secara finansial," imbuh Priyono.

Priyono mengingatkan, bahwa Kapolri merupakan pemimpin masyarakat dan bukan pelindung para mafia kejahatan finansial. Kapolri, kata dia adalah simbol kebanggaan masyarakat dan seorang pemimpin aparat penegak hukum, sehingga juga harus tajam terhadap pelaku kejahatan apalagi sudah menjadi tersangka.

"Dengan tidak ditahannya Henry Surya dapat mencoreng citra Polri yang selama ini dipercaya masyarakat," kata dia.

Sementara, advokat LQ Indonesia Law Firm lainnya, Hamdani membantah tudingan yang menyebut ada pihak-pihak yang hendak mengganggu proses homologasi Indosurya.

"LQ Indonesia Law Firm memberikan tanggapan kepada Koperasi Indosurya terhadap pers release Sonia Agustina dan beberapa orang yang mengaku korban Indosurya bahwa ada aksi menggangu proses homologasi adalah "pepesan kosong," ujarnya.

"Suruh Sonia baca pers release LQ. LQ tidak pernah mencampuri urusan PKPU dan homologasi Indosurya, hadir dalam rapat PKPU pun tidak, namun LQ Indonesia Law Firm sebagai kuasa hukum para korban Indosurya berfokus kepada penegakan kasus secara pidana terhadap Koperasi Indosurya yang dilakukan oleh tersangka Henry Surya," lanjutnya..

Hamdani menyarankan Sonia tak perlu banyak bicara di depan media massa. Sebab saat di persidangan, menurutnya perempuan itu mengaku tak mengetahui tentang kepengurusan dan dana KSP Indosurya.

"Padahal ketika saya selaku pengacara memeriksa Sonia di depan sidang PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, selalu Sonia bilang tidak tahu ketika ditanya tentang kepengurusan dan dana Koperasi Indosurya. Di depan pengadilan ketika ditanya hakim dan kausa hukum LQ jawabnya 'tidak tahu dan lupa', di muka pers banyak bicara," papar Hamdani.

"Baca baik-baik pers release LQ jelas meminta agar pemerintah tajam terhadap tersangka Henry Surya, lalu kenapa Sonia yang muncul dan koar-koar, patut dipertanyakan apa motivasi Sonia?" sambungnya.

Sementara, Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, memastikan tak ada upaya pihaknya untuk mengganggu proses homologasi.

"Mungkin yang dimaksud Sonia dan kuasa hukum Koperasi Indosurya, bukan aksi pocong LQ Indonesia Law Firm, karena jelas aksi LQ hanya meminta Kapolri tepati janji," jelasnya.

"Apakah mungkin Sonia dan Lawyer Koperasi Indosurya menganggap aksi (protes ke) Mabes (Polri) dalam penanganan Kasus Koperasi Indosurya yang dianggap menganggu proses Homologasi?" imbuh Alvin.

Alvin menilai, ada oknum yang diduga sengaja mau mengiring opini seakan-akan aksi LQ menghalangi Koperasi Indosurya dalam membayar nasabah PKPU.

"Saya tegaskan silahkan Koperasi Indosurya bayar nasabah PKPU, tapi kami dari LQ Indonesia Law Firm tetap ingin agar proses pidana dijalankan dan tersangka Henry Surya ditahan," kata dia.

Mengenai pernyataan kuasa hukum Koperasi Indosurya yang menyebut sudah ada homologasi, sehingga dijadikan sebagai alasan agar upaya hukum lainnya dihentikan, Alvin juga angkat bicara. Ia meminta orang yang memberi pernyataan tersebut belajar hukum kembali.

"Tolong orang yang bicara itu belajar hukum dulu. Homologasi tidak menghentikan upaya pidana. Homologasi dalam PKPU adalah masalah keperdataan masalah material dan uang, sedangkan pidana adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum pidana. Perdamaian dan ganti rugi tidak menghentikan upaya pidana," tegas Alvin.

"Saya berikan contoh, hari ini Anda datang ke bank bawa pisau dan rampok bank, Rp100 juta, 1 minggu kemudian anda insyaf dan kembalikan Rp100 juta itu ke bank, apakah berarti Anda tidak dapat diproses hukum karena sudah mengembalikan ganti rugi?" lanjut Alvin menjelaskan.

Alvin menuturkan, hukum pidana tak berpatok kepada kerugian materi tetapi kepada perbuatan atau mens rea (niat jahat). Sehingga, ia memastikan tindakan Koperasi Indosurya dalam PKPU tak menghentikan laporan pidana di kepolisian.

"Sonia sebaiknya belajar hukum, sebelum banyak komentar mengenai proses hukum. Kalau Sonia selaku pengurus Koperasi Indosurya, mau banyak bicara nanti saya ajukan permohonan lagi ke majelis hakim di PN Jakarta Selatan dan bisa memberikan keterangan disana di muka persidangan," lanjut Hamdani.

Advokat LQ Indonesia Law Firm yang lain, Saddan Sitorus mengatakan dirinya sudah mewakafkan hidupnya demi membela kebenaran dan menegakkan hukum.

"Mati pun tidak segan dan tidak takut. Kita semua advokat di LQ Indonesia Law Firm, adalah aparat penegak hukum sesuai undang-undang dan bergerak demi masyarakat Indonesia," kata dia.

Minggu depan, kata Saddan LQ akan membuat aduan ke Kompolnas dan Ombudsman agar memeriksa dan mengawasi proses penanganan kasus Indosurya di Dittipideksus Bareskrim Polri.

"Juga kami akan mengadakan aksi unjuk rasa kembali ke Istana Presiden agar janji Kapolri terpenuhi," ucapnya.

Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam kasus Indosurya. Ia mengatakan, apakah ada beking dan oknum sehingga tersangka Henry Surya tak ditahan.

"Maupun ke mana larinya uang Rp14 triliun hasil TPPU tersangka Henry Surya dalam Koperasi Indosurya? Apakah sudah ada aset-aset hasil kejahatan yang disita oleh Mabes dalam dugaan TPPU ini?" kata dia.

"Coba masyarakat pikir, Ustaz Maaher yang didugakan ujaran kebencian dan Habib Rizieq yang melanggar prokes Covid dengan mengundang kerabatnya untuk kondangan dengan ancaman hukuman ringan, Kapolri dan jajaran Polri I bisa tegas dan langsung ditangkap dan ditahan. Padahal dalam kasus Ustaz Maaher dan Habib Rizieq Shihab, masyarakat tidak ada yang rugi materi dan keuangan dan ancaman pidana ringan hanya maksimal 6 tahun penjara," jelasnya.

"Bandingkan penanganannya dengan tersangka Henry Surya yang disangkakan oleh Mabes dengan pasal berlapis dugaan pidana penipuan, penggelapan, Perbankan dan pidana luar biasa, pencucian uang ancaman 20 tahun, namun tidak ditahan. Tersangka Henry Surya dibiarkan bebas tanpa ditahan padahal ancaman hukuman Henry surya jauh lebih tinggi dari tersangka Ustaz Maaher yang ditahan dan bahkan meninggal di Rutan. Apakah ini yang disebut tajam ke atas?" sambung Saddan.

Adapun, dosen ahli pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr Dwi Seno Widjanarko, SH, MH, membenarkan opini hukum LQ Indonesia Law Firm.

"Berbicara tipibank diatur dalam Pasal 46 s/d 50A UU Perbankan dan 59 s/d 66 UU Perbankan Syariah. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," ujar dosen kehormatan STIH Painan itu.

Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi:

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah. 

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan- badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua- duanya. 

Perumusan tindak pidana perbankan yang dimuat di dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dikatagorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Artinya, untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan, tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur baku yang sudah digariskan. Persyaratan dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 16, 18, 19 dan pasal 20 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998. 

"Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah setiap orang (orang pada umumnya) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (rekening giro, tabungan, deposito berjangka) yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 16, dan tidak memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia, yang telah menjalankan fungsinya seolah- olah sebagai sebuah bank (dikategorikan bank gelap). Artinya terhadap tersangka berdasarkan ketentuan sanksi pasal tersebut harus nya sudah dilakukan penahanan," jelas Seno.

"Saya mendukung langkah Law Firm LQ Indonesia untuk terus memperjuangkan hak hak korban kasus Indosurya. Saya juga berharap penegakan hukum Kepolisian lebih objektif dalam penanganan perkara ini," kata Seno.

Alvin kembali menambahkan, dirinya dan seluruh rekan advokat LQ Indonesia Law Firm tidak akan berhenti beraksi dan akan meningkatkan kapasitas unjuk rasa hingga Kapolri mau menjawab janji tajam ke atas.

"Saya cinta sama Polri makanya saya kecewa dan sedih karena Polri, selaku mitra penegak hukum kalah dan tumpul terhadap tersangka Henry Surya. Reputasi dan kebanggan Polri dicemarkan oleh Henry Surya tersangka dugaan pencucian uang dan kejahatan perbankan nasional Indonesia. Untuk apa dijadikan Tersangka, apabila tidak ditahan dan berkas perkara tersangka Henry Surya tidak segera dilimpahkan ke kejaksaan?" jelasnya.

"Padahal Henry Surya ternyata sudah dijadikan tersangka sejak Mei 2020, tahun lalu. Apakah Henry Surya dibekingi oknum aparat, ataukah di jadikan 'ATM berjalan' atau ada alasan lain sehingga tersangka , hampir 1 tahun tidak ditahan? Di sinilah kami minta jawaban dan 'transparansi' satu hal yang juga dijanjikan Kapolri dalam motto Presisi Polri," imbuh Alvin.

LQ pun membuka nomor hotline LQ yakni 0817-489-0999, bagi para korban Indosurya lainnya yang belum mendapatkan keadilan. Nomor tersebut bisa dipakai untuk konsultasi gratis.

"Kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit yang saya hormati, saya ingatkan bahwa tidak perlu takut kepada oknum manusia yang bisa membunuh tubuh, namun takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan nyawa. Nantinya kita semua harus pertanggungjawabkan tindakan kita ke Tuhan Yang Maha Esa. Saya minta agar Bapak Kapolri berani tegas, tangkap dan tahan tersangka Henry Surya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban Indosurya yang hingga saat ini belum memperoleh keadilan. Saya yakin bahwa penegakan hukum terhadap tersangka pelaku kejahatan perbankan dan pencucian uang akan di-support oleh masyarakat luas. Jangan jadikan Indonesia sebagai lahan subur, pelaku tindak kriminal perbankan dan keuangan, malu Indonesia di hadapan internasional," tandas Alvin.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK