Prof JE Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nusantaratv.com - Sore itu hujan turun dengan sangat deras. Seorang pria tua dengan rambut putih yang sudah jarang menunggu lama di lobby utama sebuah gedung yang begitu bersejarah.

Sosoknya terlihat ringkih tetapi nada suaranya keras menggetarkan siapa saja yang diajak bicara. Ia begitu populer karena kerap nongol di layar kaca.

Saya menyapanya dan bertanya ia sedang menunggu siapa. Dia menjawab sedang menanti taksi. Pak Tua itu hendak pulang ke rumah dinas di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.

Saya sontak heran. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota dewan yang terhormat biasanya punya mobil dan sopir pribadi yang mengantarnya ke mana saja.

Sementara ia menunggu taksi, di parkiran gedung itu berjejer dengan rapinya mobil-mobil mahal aneka merek. Mirip show room. Pemiliknya adalah wakil-wakil rakyat berbusana rapi nan licin.

Lelaki tua bergelar profesor yang saya sapa ini bukan pemilik salah satu mobil yang terparkir. Lamunan saya buyar saat Profesor pamit karena taksinya sudah tiba.

Saya kembali terkejut saat melihat taksi yang datang. Itu adalah taksi dengan tarif buka pintu paling murah. Era 2000-an, tarif taksi masih menerapkan ambang batas bawah dan atas.

Profesor ini adalah narasumber langganan media tempat saya berkarir ketika itu. Sebagai alumni fakultas hukum, saya memang ditempatkan di desk hukum dan politik sehingga sangat kenal dengan Profesor.

Ia kerap dipilih sebagai narasumber karena dikenal memiliki pandangan yang tajam tanpa tedeng aling-aling. Dalam kesehariannya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999 – 2004 ini sangat sederhana.

Profesor tersebut bernama Jacob Elfinus Sahetapy. Kami biasa memanggil Prof Sahetapy. Pada 21 September 2021 lalu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga itu tutup usia dalam usia 89 tahun.

Gaji KD, Viagra, hingga Celana Dalam 

Kemewahan memang dikenal sejak dulu di Gedung Senayan, Jakarta. Jadi tidak heran jika penyanyi Krisdayanti atau KD “keceplosan” bicara soal gaji, tunjangan, honorarium sampai dana reses dari anggota Dewan yang begitu besar.

Mungkin saja besaran gaji yang diterima KD tidak dialami oleh oleh anggota Dewan di periode mendiang Profesor JE Sahetapy bertugas.

Ada kawan saya yang dulunya aktivis di lembaga swadaya masyarakat kini duduk sebagai anggota DPR. Gaya hidupnya berubah seketika. Ia kini mengisap cerutu dan naik yacth. Saya melihatnya dari kejauhan, di media sosial.

Saya salut dengan kegigihannya memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dari seluruh wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, harus diakui dengan obyektif, dia adalah penyelamat ribuan warga.

Anggota Dewan yang lain dianggap asing karena jarang berinteraksi dengan warga. Alih-alih bawa bantuan, nongol muka saja tidak pernah. Toh, suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilihan.

Kawan saya ini memperjuangkan warga yang membutuhkan aliran listrik. Dia membelikan genset untuk daerah yang belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), .

Pelajar butuh laptop, dia datangkan laptop. Masyarakat butuh vaksin Covid-19, dia usahakan dengan segala cara. Pokoknya dia benar-benar sahabat rakyat walau tampilannya parlente.

Sementara, dari anggota Dewan yang lain saya pernah mendengar keluh kesahnya tentang beratnya rapat-rapat maraton saat membuat rancangan undang-undang atau terlibat rapat dengan mitra kerja di komisinya.

Rutinitas seperti itu membuat hubungan dengan istrinya menjadi hambar. Dia tunjukkan isi tas kerjanya yang berisikan puluhan pil viagra untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya.

Saya paham, posisinya sebagai ketua komisi mengharuskan dia memimpin aneka rapat di DPR. Menurutnya, besaran gaji dan honor yang diterima sebagai anggota Dewan sepadan dengan output yang diberikan untuk negara.

Dari anggota Dewan yang lain, saya juga menyimak tentang betapa pentingnya memiliki staf yang mendukung kerja.  Jika rapat dengan kementerian, staf ahlinya yang bertugas membuatkan pertanyaan yang akan diajukan. Staf ahli pula yang menuliskan paparan penjelas untuk dikemukakan anggota Dewan tersebut.

Saya pernah berkelakar ke staf ahlinya untuk sekali-kali membuatkan pertanyaan dan jawaban yang salah, agar sekali-kali “bos-nya” mau belajar sendiri biar paham persoalan.

Untuk anggota DPR ini, saya tidak pernah mau menjadikannya sebagai narasumber berita karena saya hafal betul kualitasnya. Selain jarang mengunjungi daerah pemilihannya, dia juga rajin absennya di Senayan.

Anggota Dewan ini sangat loyal dengan profesinya sebagai anggota parlemen. Sangking senangnya menikmati status sebagai anggota Dewan yang penuh privilese, setiap periode kampanye ia selalu berganti partai demi lolos ke Senayan.

Dari anggota DPR lain, saya juga mengerti “derita” penghuni Gedung Senayan. Sekretaris pribadinya pernah “curhat” ke saya sembari minta solusi atas kasus yang dialaminya selama menjadi staf anggota Dewan terhormat.

Selama bekerja di ruang kerja anggota Dewan itu, Sang Sekretaris pribadinya diminta untuk tidak mengenakan celana dalam. Jika Si Bos stres karena rapat maraton dari pagi hingga malam maka pelampiasannya adalah menyalurkan syahwat di ruang kerjanya.

Kasus ini sempat heboh di jagat politik nasional beberapa tahun lalu. Anggota dewan yang tidak terhormat ini akhirnya dipecat dari partainya.

Mahalnya Ongkos Politik 

Dari anggota Dewan yang lain saya juga tahu betapa besar ekspektasi masyarakat di daerah. Kedatangan anggota DPR ke daerah pemilihan selalu dilihat warga sebagai “anjungan tunai mandiri – ATM” berjalan,

Jika ingin investasi politik tertanam dari awal, suara harus dijaga setiap waktu hingga pemilihan umum mendatang. Caranya, tebarlah bantuan. Bisa uang tunai, sembako, atau batako. Maksudnya, batako untuk pembangunan rumah ibadah.

Seorang sahabat pernah menyodorkan kalkulasi investasi politik yang harus ia tanam di daerah pemilihannya. Jumlahnya setengah dari pendapatannya di Senayan. Belum lagi iuran rutin ke partai dia menginduk.

Teman saya yang kerap berpindah-pindah partai mengatakan, ganti warna jaket partai tidak mengubah isi dompet. Di partai mana pun aturannya sama: ada uang yang harus disetor ke bendahara partai.

Dari interaksi saya yang lama di Senayan, sejak parlemen zaman Soeharto hingga Jokowi, saya menyaksikan sendiri tidak semua anggota Dewan itu buruk. Ada orang-orang yang sungguh tulus dan gigih memperjuangkan kepentingan rakyat.

Seorang anggota Dewan mengakui bahwa pendapatannya memang besar, tapi besar pula dana yang harus ia salurkan ke daerah pemilihannya.

Tak bisa dipungkiri, ongkos politik di negeri ini sangat mahal karena demokrasi sebatas dimaknai sebagai transaksi ekonomi semata. Omong kosong dengan ideologi partai.

Anggota Dewan tidak saja berfungsi melakukan tugas-tugas legislasi, pengawasan dan anggaran di parlemen tetapi juga terlibat dengan tugas-tugas kepartaian.

Rumah-rumah anggota Dewan di masa pandemi sekarang ini lebih mirip gudang logistik bantuan. Pengeluaran bulanan anggota Dewan melonjak selama wabah karena partai meminta untuk turun langsung membantu rakyat di daerah pemilihan.

Anggota Dewan sulit menolak aneka proposal bantuan karena wabah ini memang menyebabkan penderitaan masyarakat.

Konsistensi Prof JE Sahetapy 

Dari pengalaman interaksi saya dengan kalangan anggota Dewan lintas fraksi, saya menyimpulkan, tidak mudah menjadi anggota Dewan yang mumpuni. Kepekaan terhadap aspirasi wong cilik harus terasah sejak awal, jauh sebelum terjaring sebagai calon anggota legislatif.

Menjadi politisi itu bukan karena latah atau tergiur dengan iming-iming pendapatan dan fasilitas tetapi memang harus didasari cita-cita luhur membangun negeri.

Menjadi politisi bukan karena pelarian, misalnya karena dunia selebritasnya sedang meredup, tapi pengejawantahan niat membantu rakyat.

Dari mendiang Prof Sahetapy kita bisa menarik pelajaran tentang arti konsistensi. Ia adalah orang lurus tanpa kompromi. Satu kata satu perbuatan.

Apa yang disuarakan di parlemen sebangun dengan perasaaan yang dialami rakyat. Harus diakui, anggota Dewan seperti Prof Sahetapy kerap berposisi “sunyi”, sendiri di tengah gemuruh keplok anggota Dewan yang selalu mengamini suara eksekutif.

Ari Junaedi, doktor komunikasi politik dan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama 

Sumber: Kompas.com