Ironi KPK

Ada apa ini dengan KPK? Saya bertanya begitu kepada diri sendiri.
Ironi KPK
Potret Gedung komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Oleh: Martin Mohede / Pemimpin Redaksi Nusantara TV

KPK didirikan tahun 2002. KPK adalah lembaga independen ( adhoc ) dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Awalnya , pembentukan KPK adalah pemberantasan Korupsi yg masuk dalam kategori Ekstra Ordinary Crime. Hal ini terjadi karena Losing Trust terhadap Lembaga lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.


Namun dalam prakteknya, pengaruh kekuasaan acap membayang-bayangi lembaga anti rasuah ini.

Intervensi yang cukup kuat kepada KPK baru-baru ini yaitu, adanya upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah untuk menggodok revisi Undang-Undang KPK.

Munculnya hal tersebut menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Maka muncullah sejumlah reaksi dalam bentuk aksi penggalangan massa menentang revisi UU KPK tersebut. Ada yang mendukung namun tak sedikit pula yang tak mendukung.

Namun demikian, baik DPR maupun pemerintah pada akhirnya telah mensahkan revisi UU KPK itu.

Adapun revisi UU KPK itu terdiri dari tujuh point.

Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu, pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Bersamaan usainya revisi UU KPK, kegaduhan kembali terjadi dalam internal KPK. Ketika DPR telah mensahkan Ketua dan Pimpinan baru KPK Periode 2019-2023, ketua dan Pimpinan KPK sebelumnya ujug-ujug bereaksi cukup mengejutkan.

Sebut Saut Situmorang, dia entah kenapa meletakan jabatan sebagai komisioner padahal masa jabatannya itu belum berakhir. Begitu juga Agus Rahardjo yang menyerahkan tanggungjawab dan mandat KPK kepada presiden Jokowi.

Ada apa ini dengan KPK? Saya bertanya begitu kepada diri sendiri.

Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Agus Rahardjo yang menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada dirinya. Dia pun meminta Agus cs dapat bersikap bijak sebagai pejabat negara.

Jokowi menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tak dikenal istilah pengembalian mandat kepada presiden.

"Dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada," begitu kata Jokowi yang saya baca.

Jokowi mengatakan, dalam UU KPK itu pergantian pimpinan KPK pun karena alasan lain, mulai dari mengundurkan diri hingga kasus pidana.

"Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," ujar Jokowi melanjutkan.

Selang beberapa saat, KPK menunjukkan gigitannya. Tak tanggung-tanggung, KPK menggigit Pemerintah yaitu dengan penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menetapkan Imam Nahrawi tersangka kasus suap dana hibah Koni. Asumsi orang tentu tertuju kepada KPK yang 'kecewa' pada pemerintah gegara bersama DPR 'mengotak-atik' dapur KPK.

Tapi asumsi itu kemudian dipatahkan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membuktikan tidak mengintervensi KPK saat menetapkan 'anak buahnya' jadi tersangka.

Kegaduhan dalam tubuh KPK memang tak kali ini saja. Sejak awal pendiriannya, saya membaca banyak sekali persoalan yang melingkupi lembaga ini.

Pertama, saya ingat betul soal kasus Antasari Azhar. Ketua KPK Antasari Azhar terbukti merancang pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen dan divonis 18 tahun penjara serta dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK.

 

Kasus kedua soal cicak vs buaya. Kasus bermula saat KPK sedang melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT. Masaro Radiokom dalam kasus Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan

Kemudiankasus Budi Gunawan. Kasus ini berawal dari penetapan Calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo Januari 2015. 2 hari setelahnya, pimpinan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut. Tetapi meski ada status tersangka, 10 fraksi DPR menyetujui fit and proper test Komjen BG. Terjadi ketegangan antar instansi dan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri menjadi Plt Kapolri. 

Pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat yaitu Komjen Pol. Budi Waseso karena berbagai kasus lampau. Ketua KPK Abraham Samad ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan karena pemalsuan kesaksian di MK semasa menjadi advokat. Sisa pimpinan lainnya juga diancam dijerat kasus masa lalunya masing-masing akan tetapi belum menjadi tersangka.

Konflik ini melebar dari kasus hukum, ke konflik internal polri dan kasus ketegangan antar instansi, menuju kegaduhan politik karena DPR juga merasa dilecehkan wibawanya karena Kapolri terpilih tidak segera dilantik, apalagi Presiden berbeda suara dengan partai pengusung PDIP. Masyarakat sipil pun menolak keras KPK dilemahkan, apalagi terjadi kekhawatiran terjadinya kekosongan kursi komisioner (ditambah bersamaan selesai masa jabatannya Busyro Muqoddas) dan adanya jumlah minimal komisioner dalam memutuskan perkara. Presiden akhirnya menonaktifkan Abraham dan Bambang, menerbitkan Perppu mengenai Revisi UU KPK, dan mengangkat 3 Plt Komisioner. Tak ayal, Ketua KPK periode pertama Taufiqurahman Ruki diangkatnya kembali menjadi Plt. Ketua. Kegaduhan baru pun muncul saat Budi Gunawan memenangkan praperadilan secara kontroversial atas KPK dan sejak itu KPK kebanjiran permintaan dan kekalahan dalam praperadilan. Kegaduhan ini terjadi selama 4 bulan (Januari 2015-April 2015) sampai ditetapkannya Kapolri definitif yaitu bukan Budi Gunawan, tetapi Wakapolri yang juga Plt. Kapolri Badrodin Haiti.

Dari beberapa persoalan yang tadi saya kutip di atas, tentu masih banyak persoalan lainnya yang kalau saya ungkapkan di sini akan cukup panjang.

Kendati begitu, di ujung tulisan ini saya berharap Pemberantasan Korupsi, Seharusnya tidak sekedar memperkuat KPK, namun justru memperkuat lembaga2 hukum lainnya.. misalnya Lembaga Peradilan, percuma juga bila KPK berhasil mengungkap kasus2 besar korupsi, tp ujungnya melempem. 
Tidak kita pungkiri, selama ini KPK sudah banyak mengungkap kasus-kasus korupsi baik yang skala kecil bahkan besar, seperti kasus Setnov dalam kasus KTP elektronik, Presiden PKS dalam kasus impor daging sapi dan masih banyak lainnya.


KPK sebagai lembaga adhoc, tentu kapan saja bisa dibubarkan asalkan lembaga lembaga penegakan hukum lainnya sdh kembali pada treknya. Untuk mewujudkan impian indah itu, salah satunya (mungkin) dengan peningkatan kesejahteraan dan anggaran bagi lembaga penegak hukum lainnya, baik polisi, jaksa, hakim sama seperti yg diterima KPK selama ini. Sebagai perbandingan saja, dalam RAPBN tahun 2020, anggaran utk kepolisian Rp 76 Miliar, sedangkan untuk KPK mencapai Rp 580 Miliar, diluar rencana ada penambahan anggaran.


Akhir kata, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas untuk ketua KPK yang baru Irjen Firli Bahuri dan Pimpinan KPK periode 2019-2023. Semoga setelah UU KPK direvisi, tak ada lagi syak wasangka antara KPK dengan lembaga lainnya. ... Semoga!