Upaya Pemerintah Danai Riset untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa

LPDP telah mendanai 125 judul riset dengan total pendanaan sebesar Rp 272.700.142.046.
Upaya Pemerintah Danai Riset untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Penandatanganan perjanjian pendanaan riset inovatif produktif/ Kemenkeu-Anas

Jakarta, Nusantaratv.com - Penandatanganan Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan skema RISPRO Kompetisi dan RISPRO Invitasi bertema Farmasi dan Alat Kesehatan. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi melalui pendanaan RISPRO LPDP.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama LPDP Rionald Silaban mengapresiasi 47 peserta yang telah lolos seleksi RISPRO tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa LPDP telah menyiapkan fasilitas yang fleksibel dan memenuhi keinginan periset, namun ia mewanti-wanti agar jangan terjebak pada laporan pertanggungjawaban daripada risetnya sendiri.

"Jangan sampai Bapak dan Ibu lebih banyak mengerjakan laporan pertanggungjawaban daripada risetnya sendiri," ujar Rio di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sebagai informasi, sejak 2013, pemerintah telah menjalankan program RISPRO untuk komersialisasi produk/teknologi hasil riset dan atau implementasi kebijakan/tata kelola. 

Program RISPRO dikelola oleh LPDP, sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bersinergi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian terkait lainnya.

Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 125 judul riset dengan total pendanaan sebesar Rp 272.700.142.046. Dari 125 riset judul tersebut, telah dihasilkan berbagai macam inovasi dari periset Indonesia yang terdiri dari 44 paten, 4 hak cipta, 6 merek, 1 varietas tanaman, dan 1 desain industri. 

Sementara itu, terdapat 15 judul riset yang telah mencapai tahap produk launch dan bebrapa di antaranya dijual di pasar. Sebanyak 3 riset tata kelola telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan 7 riset tata kelola lainnya telah diimplementasikan modelnya pada berbagai sektor strategis.