Tujuan Pemerintah Menggodok RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Adapun latar belakang dan tujuan pemerintah membuat satu RUU yang sifatnya bisa menyentuh tiga Undang-Undang lainnya sehingga disebut Omnibus law untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi global.
Tujuan Pemerintah Menggodok RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan
Kantor Direktorat Jenderal Pajak/ Pajak.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini terus melakukan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekonomian.

Adapun langkah yang dilakukan seperti, membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri dan secara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Undang Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Baca juga: Distributor Alat Kesehatan Akan Bantu Program JKN

Sedangkan latar belakang dan tujuan pemerintah membuat satu RUU yang sifatnya bisa menyentuh tiga Undang-Undang lainnya sehingga disebut Omnibus law untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi global, memitigasi adanya potensi stagnasi ekonomi Indonesia dan juga untuk mengoptimalkan daya saing investasi.

Sementara itu, tujuan dari dibuatnya RUU ini adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia, mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.