Status WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 Ternodai

Status WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 Ternodai
Presiden Jokowi dan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara/ BPK.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan penyerahan laporan hasil pemerikasaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2018. BPK bahkan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan APBN 2018.

Laporan tersebut bahkan telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 29 Mei lalu. Namun dalam laporan keuangan tersebut, pemerintah masih menyisahkan status wajar dalam pengecualian (WDP) ditengah hasil kesuluruhan yang nyaris sempurna.

Di dalam LKPP 2018, BPK telah memeriksa 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). 

Dari hasil pemeriksaan keseluruhan tersebut, BPK masih menemukan empat laporan yang berstatus wajar dalam pengecualian (WDP), yakni Kementerian PUPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapula satu temuan yang sejak tahun 2016 cenderung masih belum berubah, yaitu Badan Keamanan Laut dengan predikat tidak menyatakan pendapat (TMP). Predikat ini juga menjadi yang ketiga bagi mereka secara berturut-turut.