Sanksi Administratif Perpajakan Segera Direvisi

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut yakni dengan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.
Sanksi Administratif Perpajakan Segera Direvisi
Kantor Direktorat Jenderal Pajak/ Pajak.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah berencana untuk melonggarkan beberapa aturan perpajakan. Hal ini dilakukan guna memperkuat perekonomian Tanah Air.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut yakni dengan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

Langkah tersebut sejauh ini telah terbagi menjadi dua, yaitu seperangkat Undang-Undang tersendiri yang dimana satu RUU bisa menyentuh tiga Undang-Undang.

Sedangkan yang kedua, dengan cara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang gabungan kesemuanya berjumlah tujuh poin penting.

"Menteri (Sri Mulyani) menyampaikan ada tujuh tipe, topik poin terkait RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Satu, terkait tarif PPh Badan, kedua prinsip pemajakan, ketiga terkait digital economy khususnya dari luar negeri, terkait dividen, kemudian terkait sanksi," ujar Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan di Jakarta, (5/9/2019).

Baca juga: Tujuan Pemerintah Menggodok RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Sebagai Informasi, pemerintah akan menerapkan pengaturan ulang seperti sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan.

Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan + 10%)/12.

Lebih lanjut, sanksi denda bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. 

Dan yang terakhir, sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP saat ini tidak dikenakan sanksi, namun nanti akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu.