Polda Metro Jaya Tak Beri Izin Demo Sampai 20 Oktober

Aksi yang dilakukan di tanggal 15-20 Oktober 2019 disebut ilegal
Polda Metro Jaya Tak Beri Izin Demo Sampai 20 Oktober
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono (kedua dari kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Polda Metro Jaya tak menerbitkan izin aksi unjuk rasa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Kebijakan berlaku pada 15-20 Oktober 2019. Keputusan ini ditegaskan setelah rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, dari Kodam Jaya, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Polri. 

Baca juga: BEM Trisakti Sebut Tak Ada Aksi di 14 Oktober

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Jakarta, Senin (14/10/2019). 

Sejauh ini, rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara (BEM Nus) yang hendak demonstrasi di tanggal tersebut menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dipastikan berlangsung tanpa izin atau ilegal. Hal ini ditegaskan Pangdam Jay Mayjen Eko Margiyono. 

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," jelas Mayjen Eko.

Sebelumnya, gerakan masyarakat sipil yang dimotori mahasiswa, turun ke jalan menolak UU KPK hasil revisi, RKUHP, RUU Permasyarakatan dan lainnya, beberapa waktu lalu. Aksi ini berlangsung masif dan serempak di berbagai daerah Indonesia. Tak sedikit aksi yang turut melibatkan pelajar ini, berakhir bentrok bahkan sampai memakan korban jiwa dan luka-luka. 

Hingga kini, mahasiswa masih menanti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait UU KPK. Mahasiswa, aktivis dan kelompok masyarakat sipil lain, rencananya akan kembali berdemonstrasi apabila Jokowi tak mengeluarkan perppu untuk menggantikan UU KPK. Opsi aksi dilaksanakan pada sebelum, ketika dan setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf. 

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0