NTV Tonight: Viral Curhatan Penyiar RRI Ternate ke Prabowo Setelah di-PHK Bersama Ratusan Pegawai

Nusantaratv.com - Sebuah video curahan hati (curhat) seorang penyiar radio nasional di Ternate menjadi viral.

Dia mengungkapkan kesedihannya akibat terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelah 11 tahun bekerja, penyiar tersebut terpaksa menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa dirinya, bersama ratusan pegawai lainnya. 

Dia langsung menyampaikan perasaannya yang dialaminya kepada kepada Presiden Prabowo. 

Diketahui, pada tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo menjalankan berbagai program unggulan, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Untuk mendukung program tersebut, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, yang sayangnya berdampak pada banyak pihak, termasuk jurnalis dan pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).

Penyiar yang dikenal dengan akun Instagram @aiinizzaa itu menuturkan dalam video unggahan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut membuatnya dan ratusan rekan kerjanya kehilangan pekerjaan. 

Dalam video tersebut, dia terlihat tak kuasa menahan tangis saat berbicara. Dia mengungkapkan ironi di balik kebijakan makan gratis untuk anak-anak, sementara banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran. 

"Pak, kami memahami bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan bertujuan mendukung program-program Bapak, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi, apakah Bapak sudah berpikir bahwa di saat anak-anak mendapatkan makanan gratis bergizi, mereka pulang ke rumah dan mendapati orangtua mereka tidak dapat memberikan makanan yang layak karena kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini?" ujar penyiar tersebut dengan suara penuh kesedihan.

Viralnya curhatan penyiar RRI Pro 2 Ternate mengenai PHK tersebut menyita perhatian publik. Curhatan ini pun mendapat respons dari akun resmi Partai Gerindra, yang turut menyoroti kebijakan tersebut.

"Harusnya tidak begini buntut dari esiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal: 1. Identikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor. 2. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas 3. Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional," tulis akun resmi X Partai Gerindra.

"Ini ada gap sangat besar antara arahan Presiden dan Pelaksanaan," sambungnya.

Mereka juga berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Presiden dan menindaklanjutinya dengan Dirut RRI."

Sebagai informasi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari total anggaran Rp1,7 triliun untuk tahun 2025. 

Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, mengonfirmasi pengurangan jumlah tenaga lepas merupakan salah satu langkah efisiensi yang harus diambil.

"Pengurangan ini adalah pilihan terakhir dalam kebijakan dan keputusan direksi mengenai tenaga lepas atau kontributor," kata Yonas. 

Dia menjelaskan tenaga lepas seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan music director tidak memiliki tugas rutin seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akibatnya, posisi-posisi tersebut terkena dampak efisiensi. Meskipun demikian, Yonas menekankan kebijakan ini tidak akan memengaruhi layanan publik yang diberikan RRI kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Yonas juga menambahkan langkah efisiensi ini tidak akan memengaruhi penyediaan infrastruktur RRI. 

Dalam Nota Dinas Nomor ND 216/DU/V.KU.01.01/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025, RRI mengumumkan beberapa langkah efisiensi untuk menyesuaikan diri dengan pengurangan anggaran tersebut.