Wapres Ma'ruf: Khilafah Itu Menyalahi Kesepakatan Nasional

Ma'ruf menyebut sejumlah negara Islam juga menolak sistem khilafah
Wapres Ma'ruf: Khilafah Itu Menyalahi Kesepakatan Nasional
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin isu khilafah atau kepemimpinan negara dengan dengan sistem Islam, merupakan tantangan bangsa Indonesia saat ini.

Baca juga: Wapres Ma'ruf: Radikalisme Bukan Soal Pakaian, Tapi Cara Pikir dan Bertindak 

"Yang menjadi tantangan kita sekarang itu juga isu khilafah, karena dikaitkan pemahaman bahwa khilafah itu adalah identik dengan Islam. Khilafah itu Islami, tapi tidak berarti Islami adalah khilafah," ujar Ma'ruf di Seminar Sekolah Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Indonesia Pendidikan Reguler ke-28 Tahun 2019 di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut Ma'ruf, sistem khilafah tak bisa diterapkan di suatu negara yang sudah memiliki kesepakatan dalam bentuk pemerintahan dan bernegara.

Kendati Islami, sistem khilafah tak bisa diterima di Indonesia karena sudah ada kesepakatan terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi khilafah itu tertolak di Indonesia, memang tidak bisa masuk. Bukan karena (khilafah) itu islami atau tidak islami, tetapi karena itu menyalahi kesepakatan nasional. Kita, Indonesia, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu jadi khilafah, maka tidak jadi NKRI, tapi Negara Kesatuan Khilafah Indonesia," tuturnya.

Di negara Islam seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Qatar dan lainnya, khilafah juga tak bisa diterapkan. Sebab seperti Indonesia, negara-negara tersebut juga telah memiliki kesepakatan nasional yakni menerapkan negara republik.

"Bagi umat Islam, kesepakatan itu harus dihormati. Jadi akan sama saja, membawa khilafah di Saudi Arab pasti akan juga tertolak karena di sana sistem yang disepakati adalah sistem kerajaan," jelasnya.

Atas itu, Ma'ruf meminta kelompok-kelompok yang menyerukan khilafah tak perlu memaksakan kehendak acara sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Sebab, dengan sendirinya khilafah akan tertolak lantaran sudah ada kesepakatan sistem pemerintahan republik.

"Jadi sebenarnya tidak perlu 'metenteng-metenteng' (ngotot) begitu seperti perang Bharatayudha. Secara proporsional saja sudah jelas bahwa khilafah tertolak di Indonesia, karena kita Indonesia, NKRI," tandas Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0