PDIP Tak Ingin Mundur dengan Kembali ke UUD '45 Asli

Menurut PDIP mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 asli merupakan sebuah kemunduran
PDIP Tak Ingin Mundur dengan Kembali ke UUD '45 Asli
Hendrawan Supratikno

Jakarta, Nusantaratv.com -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewacanakan amandemen terbatas UUD 1945. Meski begitu, mereka tak setuju dengan usulan Gerindra agar UUD '45 yang asli dikembalikan untuk digunakan menjadi panduan berbangsa dan bernegara.

"Kami tidak ingin memutar jarum jam kembali," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Hendrawan Supratikno, Sabtu (17/8/2019).

Hendrawan menjelaskan, dalam Kongres V PDIP di Bali, mengamanatkan pengusulan amendemen terbatas UUD '45. Terutama Pasal 2 dan 3, yang mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau dalam zaman Presiden Sukarno disebut sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) atau GBHN pada era Presiden Soeharto.

"Jangan disalahpahami, kami tidak ingin mengubah sistem presidensiil. Jadi Pilpres tetap dipilih secara langsung. Presiden juga bukan mandataris MPR. Yang kami inginkan agar negara memiliki haluan yang jelas dan tegas, tidak berubah-ubah tergantung visi-misi presiden yang terpilih," tutur Hendrawan.

Menurut Hendrawan, UUD 1945 yang tak relevan lagi karena menyatakan kedaulatan rakyat ada di tangan MPR. Padahal saat ini MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. PDIP tak setuju jika Indonesia kembali ke era sebelum adanya 'separation of power'. PDIP hanya ingin menguatkan konstitusi yang sudah diamendemen.

"Apa yang diusulkan PDI Perjuangan merupakan penguatan dan lanjutan dari rekomendasi MPR periode 2009-2014 (Keputusan Nomor 4 Tahun 2014 butir ke-2). Jadi pandangan kami tidak sama dengan Gerindra," tandasnya.