Ma'ruf Amin Minta Kader PKB Tangkal Khilafah

Ma'ruf Amin Minta Kader PKB Tangkal Khilafah
Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin meminta para kader PKB menjadi garda terdepan menangkal paham radikalisme dan khilafah. Menurut Ma'ruf ideologi tersebut bukan ditolak, melainkan tertolak di Indonesia. 

"PKB harus ada di depan untuk menangkal paham-paham radikalisme, intoleran, maupun paham khilafah. Kenapa khilafah harus kita tangkal? Apa khilafah itu tidak Islami, menurut saya khilafah itu Islami," ujar Ma'ruf Amin dalam sambutannya di penutupan Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). 

Ma'ruf lalu menjelaskan mengenai khilafah yang berlaku pada masa nabi yang diterima oleh para ulama pada masanya. Ia pun menyinggung perihal masa kerajaan yang juga Islami.

"Tapi kerajaan itu juga Islami, Melaka, Al Saudiah diterima juga oleh ulama. Kerajaan Hasimiah diterima oleh ulama Yordan, Keamiran, seperti Emirat, Qatar, Kuwait, diterima juga oleh ulama di sana, yang Islami juga republik selain Indonesia, Republik Mesir, kurang apa ulama di Mesir, ada Al-Azhar, Republik Islam Turki, artinya di dunia Islam republik juga diterima sebenarnya semua adalah Islam," tutur Ma'ruf.

Ia menjelaskan alasan penolakan khilafah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia berdiri dari kesepakatan-kesepakatan antarumat untuk menjadi negara berlandaskan kesatuan.

"Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak, tapi tertolak, karena memang tidak bisa masuk. Ini nggak perlu ditolak memang tertolak, nggak bisa masuk, karena menyalahi kesepakatan. Bahasa ulamanya karena kita Indonesia ini sudah didirikan dengan satu kesepakatan," kata dia.

"Saya lebih suka menyebutnya darul mitsaq, negara kesepakatan karena ada ayat yang mengatakan antara kamu dan umat nonmuslim ada kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai, maka semua harus terlindungi, kalau ada orang nonmuslim yang meninggal gara-gara kamu, kamu harus membayar diyat atau denda kepada keluarganya," imbuh dia.

Ma'ruf mengingatkan Pancasila dan UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia. Ia pun meminta para kader yang juga Nahdliyin terus mengawal NKRI.

"Pancasila, UUD 45, adalah kesepakatan. NKRI adalah mitsaq, kalau diganti bukan NKRI lagi, kalau khilafah lagi NKOI, padahal kata kita NKRI harga mati. Saya kira itu jelas, karena itu buat kita seluruh bangsa Indonesia NU, PKB harus ada di depan untuk mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945. Saya kira ini bagian yang jadi PKB karena lahir dari NU dan punya hubungan aspiratif dengan Nahdlatul Ulama," tandas Ma'ruf.