Mantan Ketua KPK Minta Kapolri Tarik Firli

Selain bisa mengizinkan, Kapolri dinilai memiliki otoritas untuk menarik Firli
Mantan Ketua KPK Minta Kapolri Tarik Firli
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. (Republika)

Jakarta, Nusantaratv.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menarik Irjen Firli Bahuri dari KPK. Sebab, menurut dia terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK sarat konflik kepentingan. Rekam jejak Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu juga dinilai terbukti bermasalah. 

"Tapi menurut saya itu kan menjadi catatan Polri. Ada bukti, ada track record tentang Firli. Sekarang kalau Kapolri punya itikad jujur, itikad baik. Tarik Firli. Tarik. Punya otoratis menarik kok. Dulu punya otoritas mengizinkan kenapa tidak punya otoritas menarik, apalagi ada bukti seperti itu," ujar Busyro, Minggu (15/9/2019). 


Busyro meyakini Firli meminta izin kepada Kapolri sebelum mendaftar sebagai pimpinan KPK. Atas itu, kata dia seharusnya Kapolri juga bisa menarik izin yang diberikan kepada Firli. Sebagai orang yang bergelar profesor, Tito dianggap Busyro seharusnya bisa membedakan keputusan salah dan benar. 

"Pak Firli itu pasti pas daftar itu atas seizin Kapolri. Waktu itu sebagai Kapolda Sumsel kalau enggak salah ya. Pak Kapolri itu orang pintar, profesor kan. Tentu mestinya punya itikad baik, punya kejujuran. Apa wujudnya tanya kepada KPK dulu. Bagaimana tentang track record Firli. Kalau tanya, saya tidak tahu ya tanya apa tidak, akan terjawab bahwa waktu itu sudah diperiksa oleh PIPM, selevel deputi dan terbukti melanggar etik berat. Nah kenapa diizinkan. Kemudian Antam. Antam bermasalah dalam kasus yang dulu-dulu saat saya masih di dalam itu," papar dia. 

Busyro menilai ada potensi konflik kepentingan jika Firli menjadi Ketua KPK,  seperti rentannya kebocoran informasi terkait kasus yang ditangani KPK. 

"Potensi conflict of interestnya gede. Kekhawatiran dan hambatan-hambatan gede. Bocor kebocoran gede. Kami pernah mengembalikan Brigjen ke Mabes Polri waktu itu, urusan bocor-membocor. Menyakitkan sekali urusan bocor-membocor itu. Terutama penyidik, nangis lho, tinggal tangkap izin atasan, bocor. Wah sakit," tandas Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.