Mahfud: Rizieq Boleh Pulang, Tapi Masalah Hukum Dipertanggungjawabkan

Mahfud MD tak soalkan Rizieq pulang ke Indonesia, asal proses hukum tetap jalan
Mahfud: Rizieq Boleh Pulang, Tapi Masalah Hukum Dipertanggungjawabkan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

Jakarta, Nusantaratv.com -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menolak pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dijadikan syarat rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi. Pasalnya, persoalan politik berbeda dengan perkara hukum.

"Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampuraduk dengan politik. Rekonsiliasi itu konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional. Penegakan hukum adalah penegakan hukum," ujar Mahfud di Kalibata, Rabu (10/7/2019).

Mahfud menegaskan Rizieq boleh saja kembali ke Tanah Air, tapi proses hukum yang menjeratnya harus tetap berjalan.

"Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, harus dipulangkan, tetapi kalau ada masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan," jelas Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa pemulangan Rizieq ke Indonesia sebagai syarat rekonsiliasi Prabowo-Jokowi. Bukan hanya Rizieq, pendukung Prabowo-Sandi lainnya yang terjerat kasus hukum, juga menjadi syarat rekonsiliasi. Syarat ini sebagai upaya agar polarisasi di masyarakat khususnya pendukung kedua kubu, tak berlanjut.

Rizieq sendiri ditetapkan sebagai tersangka bersama Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, dalam kasus dugaan percakapan pornografi oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Bertepatan dengan itu, ia pergi ke Arab Saudi dengan alasan hendak beribadah, dan tak kembali hingga kini. Karenanya polisi memasukkan Rizieq dalam daftar pencarian orang (DPO). Selain dugaan percakapan pornografi, belasan kasus juga menjerat Rizieq. (Rizk)