Jubir MK : Gugatan PHPU Kubu 02 Sudah Diregistrasi

Menurut Fajar, majelis hakim konstitusi mempunyai wewenang memutuskan berkas permohonan tambahan apakah diterima atau tidak.
Jubir MK : Gugatan PHPU Kubu 02 Sudah Diregistrasi
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com - Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi. 

"Hari ini MK meregistrasi permohonan pemohon sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Prabowo-Sandi. Jadi, hari ini ARPK (Akta Registrasi Perkara Konstitusi diterbitkan," ujar Jubir MK, Fajar Laksobo, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/06/2019).

Fajar menyebut MK hanya menerima gugatan yang diajukan pada 24 Mei 2019. Sementara berjas tambahan yang diterima pada 10-11 Juni hanya masuk sebagai lampiran. 

"Sebetulnya perbaikan permohonan, di dalam PMK tidak diatur, tetapi kalau ternyata pemohon menghendaki adanya perbaikan tentu kepaniteraan tidak bisa menolak, tidak punya kewenangan menolak. Oleh karena itu, kepaniteraan melayani secara teknis berkas itu diterima lalu disampaikan ke majelis hakim konstitusi, nantinya yang akan menentukan, majelis hakim akan memutuskan dan mempertimbangkan." ungkap Fajar. 

Menurut Fajar, majelis hakim konstitusi mempunyai wewenang memutuskan berkas permohonan tambahan apakah diterima atau tidak.  

"Jadi otoritas hakim apakah itu dipertimbangkan atau tidak itu sepenuhnya majelis hakim konstitusi," kata Fajar.

MK akan menggulirkan sidang perdana sengketa pemilu pada, Jumat 14 Juni 2019. Pada sidang ini, pemohon menyampaikan gugatannya ke MK. Sementara, Hakim MK akan menentukan apakah sidang tetap dilanjutkan atau tidak ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Reporter : Syidik