Jokowi Minta Revisi UU Tak Usik Independensi KPK

Jokowi meminta revisi UU KPK tak ganggu independensi lembaga itu
Jokowi Minta Revisi UU Tak Usik Independensi KPK
Presiden Jokowi (kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai mengganggu independensi KPK. Hal ini menanggapi munculnya sejumlah pasal dalam draf revisi yang berpotensi melemahkan KPK, seperti pembentukan dewan pengawas serta kewenangan penghentian penyidikan.

"Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi KPK menjadi terganggu. Intinya ke sana," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Jokowi mengungkapkan, pagi ini dirinya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU KPK dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengaku akan mempelajari terlebih dulu DIM itu.

Seusainya ia akan memutuskan apakah akan mengirim surat presiden (surpres) ke DPR, sebagai tanda dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara dewan dan pemerintah.

"Nanti kalau surpres kami kirim, besok saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi," tuturnya.

Jokowi mengaku akan mempelajari satu per satu setiap pasal dalam draf RUU KPK yang disusun DPR. Bisa saja ada pasal yang disetujui pemerintah, tapi juga ada pasal yang ditolak.

"Nanti satu per satu kami pelajari, putusin, dan saya sampaikan. Kenapa (pasal) ini iya, kenapa (pasal) ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju ada yang tidak setuju dalam DIM-nya," jelasnya.