Jokowi Mau Dewan Pengawas KPK Tak Dijabat Penegak Hukum Aktif

Hadirnya dewan pengawas dinilai Jokowi wajar
Jokowi Mau Dewan Pengawas KPK Tak Dijabat Penegak Hukum Aktif
Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK. Sebab, semua lembaga negara memerlukan pengawas ketika bekerja. Usulan hadirnya Dewan Pengawas, muncul  dalam draf revisi UU KPK. 

"Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan memiliki pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Perihal keberadaan Dewan Pengawas. Ini memang perlu, karena semua lembaga negara, presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip checks and balances. Saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan," papar Jokowi. 

Menurut dia, keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai hal wajar dalam suatu tata kelola. 

"Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik," tuturnya. 

Meski begitu, Jokowi tak mau Dewan Pengawas diisi orang-orang politik maupun penegak hukum aktif.

"Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi, anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat. Dari akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politis, bukan dari birokrat ataupun dari aparat penegak hukum aktif," papar Jokowi.

"Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas," imbuh mantan Wali Kota Solo.