Diduga Ada Penyelewengan Solar di 10 Provinsi

BPH Migas duga ada kelebihan kuota solar di 10 kota Indonesia
Diduga Ada Penyelewengan Solar di 10 Provinsi
Konferensi pers BPH Migas mengenai dugaan penyelewengan solar, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Jakarta, Nusantaratv.com -Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) mensinyalir adanya kelebihan kuota BBM jenis solar di 10 kota di Indonesia. Mengacu hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume solar sampai dengan Juli 3019 sebesar 9,04 juta kilo liter (KL) atau sebanyak 62 persen dari total kuota. Diproyeksikan hingga akhir tahun realisasi volume solar mencapai 15,31-15,94 juta KL.

Berdasarkan nota keuangan APBN 2019, volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

"Artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8 sampai 1,4 juta KL hingga akhir tahun," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Over kuota diduga akibat adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna.

"Ada potensi BBM bersubsidi ini diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang," kata Ifan, sapaan akrabnya. 

Adapun daerah yang diduga mengalami over kuota antara lain Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

"Provinsi yang industri tambang dan perkebunan mulai menggeliat," tuturnya. 

Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis BBM tertentu jenis solar. Surat edaran berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019.

Dalam surat edaran, berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Kemudian, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang roda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Lalu, pelarangan penggunaan solar subsidi untuk kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dan sarana transportasi air milik pemerintah.