Bantah Bambang Widjojanto, KPU Sebut Ma'ruf Amin Penuhi Syarat Peserta Pilpres

Bantah Tim Hukum Prabowo-Sandi, KPU sebut Ma'ruf Amin memenuhi syarat peserta Pilpres
Bantah Bambang Widjojanto, KPU Sebut Ma'ruf Amin Penuhi Syarat Peserta Pilpres
Cawapres Ma'ruf Amin ketika berbuka puasa bersama Ketua Umum Barisan Nusantara (Barusan) dan keluarga
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memastikan seluruh calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Tak satu pun kandidat yang tak memenuhi syarat, termasuk cawapres Ma'ruf Amin.

Pernyataan ini merespon Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, yang mengatakan ada dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Ma'ruf.

"Kita pastikan semua pasangan calon itu memenuhi syarat," ujar Wahyu, Selasa (11/6/2019).

Menurut Wahyu, pihaknya telah bekerja secara teliti kala menerima berkas capres-cawapres. Hasilnya, menurut peraturan perundang-undangan maupun Peraturan KPU, kedua pasangan calon (paslon) dinyatakan memenuhi syarat.

"Prinsipnya KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon. Hasilnya, semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peratuan perundang-undangan," tutur dia. 

Kendati demikian, apabila persoalan tersebut bakal dibahas dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya siap untuk memberikan jawaban.

"Jika MK mengizinkan perbaikan gugatan (yang diajukan BPN) maka akan dijawab (KPU)," tandasnya. 

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke MK. Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Tapi kata Bambang, nama Ma'ruf masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam situs resmi kedua bank milik pemerintah tersebut. (Rizk)