Anita Wahid Nilai Buntunya Komunikasi KPK Dengan Presiden Akan Menambah Masalah

Buntunya komunikasi antara KPK dan Presiden disebut Anita hanya akan menambah masalah
Anita Wahid Nilai Buntunya Komunikasi KPK Dengan Presiden Akan Menambah Masalah
Anita Wahid Anggota Anggota Koalisi Perempuan Antikorupsi (foto: detik.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota Koalisi Perempuan Antikorupsi Anita Wahid menilai Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diajak bicara, menurut Anita, hal itu menimbulkan kesan bahwa Presiden tidak membutuhkan pandangan lembaga antirasuah tersebut. Buntunya komunikasi di antara keduanya disebut Anita hanya akan menambah masalah.

Menurut Anita, jika Presiden Joko Widodo tidak merasa perlu bicara dengan pimpinan KPK, hal itu akan menutup dialog untuk penyelesaian masalah. Pasalnya, dikatakan Anita, KPK sudah tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Kalau tidak diajak bicara, itu sama saja menyampaikan pesan bahwa Presiden tidak membutuhkan pandangan mereka. Kebuntuan komunikasi seperti ini hanya akan menambah masalah ke daftar yang sudah panjang," ungkap Anita saat dihubungi, dilansir Nusantatatv dari detik.com pada Minggu (15/9/2019). 

Ngabalin, sebagai Tenaga Ahli Kedeputian IV Kepala Staf Kepresidenan, sebelumnya menyampaikan tidak ada alasan bagi Jokowi untuk merespons tindakan pimpinan KPK. Menurut Ngabalin, pimpinan KPK harus melaksanakan tugas hingga purna pada Desember 2019.

Seperti diketahui, pada Jumat, 13 September kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo ditemani 2 wakilnya Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat ke Jokowi. Agus merasa selama ini ketika dinamika revisi UU KPK tidak dilibatkan.

"Dengan berat hati, pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Agus di KPK pada Jumat malam itu.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa. Kami menunggu perintah," sambung Agus.