Komisi IX Minta Iuran BPJS Kesehatan Kategori PBU-PB Tak Naik

Menurut DPR masih ada cara lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan
Mochammad Rizki - Health,Jumat, 08-11-2019 09:01 WIB
Komisi IX Minta Iuran BPJS Kesehatan Kategori PBU-PB Tak Naik
Rapat kerja gabungan Komisi IX DPR dengan pemerintah

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tak menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBU-PB) kelas III. 

Baca juga: DPR Dukung Pilih Direksi BUMN Pakai Skema TPA 

Pernyataan ini disampaikan kala rapat kerja gabungan antara Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
 
"Setelah mendengar aspirasi masyarakat, Komisi IX DPR tetap konsisten dengan hasil kesimpulan rapat kerja gabungan pada tanggal 2 September 2019," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar dalam kesimpulan rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Komisi IX turut mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap seluruh kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bagi peserta kategori PBU-PB.
 
"Pembiayaan selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja harus dicari selambat-lambatnya 31 Desember 2019," tutur Ansory. 

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara, menambahkan pemerintah sendiri pernah menyatakan masih ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. 

"Salah satunya adalah melalui cukai rokok," ucapnya. 

Sementara, menurut anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra Obon Tabroni, terdapat 55 juta pekerja formal di Indonesia, tetapi yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan hanya sekitar 34 juta. Potensi ini, kata dia bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit BPJS. 

"Jadi ada selisih 20 juta yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini apa tindakannya. Padahal bisa dimanfaatkan untuk mengatasi defisit," tandasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0