Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tunggu Tanda Tangan Jokowi

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menunggu perpres
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tunggu Tanda Tangan Jokowi
Presiden Jokowi

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah telah menentukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penetapan besaran iuran baru tinggal menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) yang nantinya ditandatangani Presiden Jokowi.

Besaran iuran BPJS Kesehatan sama seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat gabungan antara Komisi IX dengan Komisi XI kemarin.

"Ini sudah kita naikkan, segera akan keluar Perpresnya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Adapun iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI kelas 3, sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sementara kelas 2 sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.

Mardiasmo berharap, kebijakan kenaikan iuran bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi sampai Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019.

"Iya insyaallah tidak ada lagi, dengan optimalisasi semuanya. Jadi sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi," jelasnya.