Menag Lukman Tegaskan Jaminan Produk Halal Amanat Konstitusi, Bukan Diskriminasi

Menag Lukman menjelaskan amanat penyelenggaraan JPH oleh pemerintah memiliki latar belakang filosofis yang sangat mendasar.
Menag Lukman Tegaskan Jaminan Produk Halal Amanat Konstitusi, Bukan Diskriminasi
Menag Lukman menyebut jaminan produk halal sebagai amanat konstitusi. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019 merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 tentang JPH. 

Menurutnya, JPH bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat Indonesia yang majemuk. JPH justru perwujudan negara menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi kehidupan beragama warga negaranya. 

Menag Lukman menjelaskan amanat penyelenggaraan JPH oleh pemerintah memiliki latar belakang filosofis yang sangat mendasar. "Pertama acuan konstitusi kita bahwa ada jaminan untuk memeluk agama dan untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluknya sebagaimana pasal 29 UUD 1945," ujar Menag Lukman, dilansir laman kemenag.go.id, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Kemenag: Pemuda Lintas Agama Adalah Pegiat Kerukunan

Menag Lukman mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Acara ini diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Lebih lanjut, Menag Lukman menyebut penyelenggaraan JPH merupakan pemenuhan atas perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan masyarakat, khususnya umat muslim. 

"Dalam sejarah negara bangsa inilah kali pertama proses JPH diselenggarakan oleh negara, dan hal ini implikasinya tidak sederhana," tambahnya.

Dikatakannya, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penyelenggaraan JPH sangat penting. "Agar internal BPJPH dan seluruh stakeholder yang menjadi peserta rakor dapat memahami tugasnya dalam pelayanan JPH," tukas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.