Mahfud MD: Berita Presiden Tolak Keluarkan Perppu KPK Kurang Tepat

Mahfud MD mengatakan Presiden membiarkan proses judicial review dulu di MK. 
Mahfud MD: Berita Presiden Tolak Keluarkan Perppu KPK Kurang Tepat
Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak. 

Dikatakannya, seperti dilansir laman Setkab, Presiden masih menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca Juga: Ditanya Soal Perppu KPK, Menkumham: Kewenangan Berada di Tangan Presiden

"Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat, Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu," ujar Mahfud MD di Jakarta, Selasa (5/11/2019). 

Mahfud MD mengaku sudah berbicara dengan Presiden, dan Presiden membiarkan proses judicial review dulu di MK. 

"Nanti sesudah MK dipelajari apakah keputusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu Perppu ya kita lihat," lanjutnya. 

Sementara itu, terkait dengan desakan lembaga masyarakat untuk mengeluarkan Perppu, Mahfud MD mengingatkan semua itu merupakan kewenangan Presiden. 

"Saya kira itu kewenangan Presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu, bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa, termasuk yang tidak setuju ya tidak bisa maksa," tukas Mahfud MD.

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0