Hapus Visa Progressif, Arab Saudi Terapkan Visa Berbayar

Dengan ketentuan dari Arab Saudi ini, maka tidak ada lagi keharusan membayar visa progressif sebesar SAR2000 bagi jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah pada periode tertentu.
Hapus Visa Progressif, Arab Saudi Terapkan Visa Berbayar
Arab Saudi terapkan visa berbayar. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan restrukturisasi ketentuan biaya visa ke negara itu. Ditetapkan visa ke Arab Saudi dikenakan biaya sebesar SAR300 untuk seluruh tujuan, termasuk umrah.  

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Raja Salman pada 5 Muharram 1441H menindaklanjuti Keputusan Dewan Kementerian pada 4 Muharram 1441H.

"Dengan ketentuan ini, maka tidak ada lagi keharusan membayar visa progressif sebesar SAR2000 bagi jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah pada periode tertentu," ujar Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, di Jakarta, dilansir laman resmi Kemenag, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Resmi, Arab Saudi Cabut Visa Progressif Umrah

Diungkapkan Arfi, seluruh pengajuan visa umrah saat ini dikenakan biaya SAR300. Biaya ini khusus untuk visa, di luar biaya electronic service dan layanan lainnya.

Dia menyebut Kementerian Agama (Kemenag) menghormati keputusan Pemerintah Arab Saudi, karena itu sepenuhnya merupakan kewenangan kerajaan.

"Kami tentu menghormati kebijakan dalam negeri Pemerintah Arab Saudi, karena bagaimanapun ini merupakan hak mereka, seperti halnya negara lain yang menetapkan visa berbayar untuk memasuki negaranya," terangnya.

Baca Juga: Arab Saudi Serahkan Cek Santunan Crane Jatuh Rp85 Miliar, Menag: Bentuk Tanggung Jawab yang Patut Diapresiasi

Arfi menambahkan dengan terbitnya aturan terbaru tersebut, para PPIU tentu perlu melakukan penyesuaian harga paket umrah yang telah dipasarkan secara proporsional. "Namun, jangan menambahkan harga di atas biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi tesebut," imbuhnya. 
 
Disebutkan Arfi, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap besaran harga referensi yang telah ditetapkan sebesar 20 juta rupiah. "Jika dianggap perlu, besaran harga referensi tersebut akan segera disesuaikan," tutup Arfi.