Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Bukan Hanya untuk Umat Islam

Nusantaratv.com-Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif sehingga tidak hanya bisa diterapkan untuk umat Islam saja.

"Ekonomi syariah dan keuangan syariah adalah bersifat inklusif tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat sebagai suatu sistem yang 'rahmatan lil alamin' yaitu untuk kebaikan seluruhnya," kata Wapres saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Daerah Istimewa Yogyakarta di Mal Pakuwon Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) dikutip dari Antara. 

Khusus bagi umat Islam, kata Wapres, ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah.

"Ini menjadi bagian yang harus dilaksanakan secara keseluruhan bagi umat Islam," ujarnya.

Karena itu, Wapres menuturkan ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan di Indonesia sebagai bagian dari program pemerintah.

Untuk mengawal program itu, di tingkat pusat telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan di tingkat daerah dibentuk pula Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"(KDEKS) telah dibentuk di 31 provinsi termasuk DIY," tutur Wapres.

Wapres menilai ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Yogyakarta telah berkembang cukup pesat dan terinternalisasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Karena tingginya komitmen pemangku kepentingan DIY mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, menurut Wapres, provinsi itu bahkan langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 saat awal pembentukan KDEKS.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia serta lembaga lainnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta disokong oleh sektor-sektor yang sejalan dengan sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan-minuman.

Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang hingga 60 persen dari perekonomian provinsi sehingga menjadi keunggulan dan keistimewaan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata warisan budaya, sekaligus pusat UMKM produktif.

"Saya meyakini berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.