Wakil Ketua MPR: APBN Harus Difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional

Nusantaratv.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat. Pasalnya, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga USD 8,1 Milyar.

Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta-Bandung telah merugikan negara. 

"Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri," kata Syarief Hasan.

Diketahui, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi USD 8,1 Milyar atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar USD 6 miliar.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebutkan, biaya yang membengkak jauh lebih besar dari tawaran Jepang. 

"Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini," beber Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, keuangan negara akan semakin sulit jika dibebankan kepada APBN. 

"Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak," tegasnya.

Terlebih, menurut Syarief Hasan, APBN kita juga diberatkan dengan pembangunan IKN. 

"IKN juga menyedot APBN cukup besar sehingga tidak seharusnya digunakan untuk menutupi biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat," tandas Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah lebih fokus pada penumbuhan ekonomi. 

"Seharusnya pemerintah lebih fokus menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, ketimbang membuat proyek yang hanya memberatkan keuangan negara," tutup Guru Besar Stategis UMKM itu.