Tinjau KEK JIIPE, Wapres Harapkan Pengelola Lakukan Promosi Tarik Investor

Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate (JIIPE), di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/2/2023).

Tiba di Kantor JIIPE, Wapres mendapat penjelasan singkat tentang maket KEK JIIPE dari Bambang Soetiono, Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera selaku Pengelola.

Bambang menjelaskan, pembangunan JIIPE merupakan kerja sama antara swasta dan BUMN yang memiliki luas area 3000 ha, dan di dalamnya terdapat pelabuhan seluas 400 ha. "Ini mayoritas sahamnya dimiliki Pelindo 60 persen, AKR/swasta 40 persen," kata Bambang.

"Sedangkan yang di kawasan industrinya 1800 ha. Pelindo 40 persen, swasta 60 persen," lanjutnya.

Bambang menambahkan, 800 ha untuk kawasan perumahan yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik. "Sehingga kapal-kapal yang datang ini langsung ke pabriknya. Di sini biaya logistiknya kita sudah kalkulasi bisa turun sampai 20 persen. Demikian juga karyawan-karyawannya bisa tinggal di sini, jadi juga mengurangi pencemaran lingkungan," jelasnya.

Menanggapi keterangan Bambang, Wapres menanyakan progres investasi di JIIPE, infrastruktur pendukung, dan hambatan yang dihadapi. Menurut Bambang, dari 1800 ha yang sudah terisi 300 ha. Dengan masuknya pabrik bata tahun ini diperkirakan 200 hingga 300 ha dapat terjual.

"Mungkin sampai akhir tahun depan itu mendekati 40 persen. Kami juga ditarget. KEK (dalam) 5 tahun bisa menyerap investasi asing 7,5 miliar dolar, dalam 15 tahun optimalnya 16 milar dolar," terangnya.

Terkait infrastruktur, jelas Bambang, saat ini jalan utama mulai dilebarkan, dan akan menyambung tol dari Bunder (KLBM) ke JIIPE tinggal 9 km. Untuk infrastruktur air, diambil dari Sembayat. Sedangkan listrik, sudah dilakukan kerja sama dengan PLN, dan saat ini sedang dibangun gardu PLN 500 mega watt.

"Freepot sendiri nanti pakai 170 megawatt, 330 dipakai untuk kawasan," ujarnya.

Usai melakukan peninjauan KEK JIIPE dengan menggunakan bus selama kurang lebih 1 jam, Wapres memberikan keterangan pers kepada awak media. Wapres menjelaskan, JIIPE merupakan program pemerintah dalam mengawal hilirisasi smelter.

"Oleh karena itu, kita berharap KEK ini, pengelola KEK ini atau JIIPE ini agar terus berusaha meningkatkan investasi di tempat ini," jelas Wapres.

"(Investasi baru berjalan) 30 persen, dan kita harapkan ada terus peningkatan dan kita harapkan pada 2023 ini juga akan bertambah lagi dan terus (bertambah), dan pemerintah akan mendukung upaya investasi melalui UU Cipta Kerja yang sekarang telah menjadi Perppu Cipta Kerja yang mengakomodasi berbagai masalah dan juga kemudahan berusaha dan juga penyediaan dan lain sebagainya," tambahnya.

Sebagai informasi, KEK JIIPE Gresik disahkan sebagai KEK Teknologi & Manufaktur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. 

KEK JIIPE Gresik adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan total area 3.000 hektar, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi, dan hunian berkonsep kota mandiri.

Kawasan industri JIIPE seluas 1761 ha yang memiliki fasilitas pelabuhan laut dalam seluas 400 ha dan hunian dengan konsep kota mandiri di areal 800 ha adalah proyek kerja sama BUMN dan swasta, antara PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) melalui anak perusahaannya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) dengan PT AKR Corporindo Tbk melalui anak perusahaannya PT Usaha Era Pratama Nusantara.

Berdasarkan data masterplan, kawasan JIIPE terdiri dari tujuh klaster utama, yaitu metal cluster seluas 405 ha, electronic cluster seluas 200 ha, chemical cluster seluas 110 ha, energy cluster seluas 110 ha, support and logistic cluster seluas 443 ha, infrastruktur seluas 493 ha, dan port estate seluas 406 ha.

Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma.