Nusantaratv.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait 'hilangnya' anggaran BLT El Nino dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini mengakibatkan anggaran Kemensos turun tahun ini menjadi Rp 79,21 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 87,27 triliun.
"Untuk sektor El Nino dikeluarkan maksudnya apakah usulan 2023 untuk realiasai 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan?" tanya Suhartoyo kepada Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2023 bantuan El Nino disalurkan dalam bentuk beras dan BLT atau tunai. Bantuan beras disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sementara, BLT disalurkan Kemensos.
Lebih lanjut Sri Mulyani menerangkan bantuan El Nino merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui oleh DPR.
"Itu tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR," katanya.
Ia juga mengungkapkan dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran ada di dalam cadangan bendahara umum negara. Cadangan tersebut digunakan saat dibutuhkan suatu tambahan. Hal itu seperti BLT El NIno.
"Dan mekansime yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti BLT El Nino," katanya, mengutip detikcom.
Pada 2024, kata Sri Mulyani, yang telah dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas. Sedangkan BLT El Nino belum dieksekusi hingga saat ini dan namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Jika dieksekusi maka anggaran di Kemensos akan bertambah.
"Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," katanya.