Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo Sudah Kantongi Nama Menterinya

Nusantaratv.com-Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru yakni Kementerian Penerimaan Negara (KPN). 

Rencana pembentukan KPN merupakan bagian dari perombakan Kementerian Keuangan. Kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan tujuan dari pembentukan KPN untuk mendongkrak rasio penerimaan negara dari yang saat ini di kisaran 12% menjadi 23% selama lima tahun kepemimpinannya. 

Sejalan dengan target tersebut, kata Hashim, peningkatan rasio penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan ditingkatkan tidak dengan cara menaikkan tarif perpajakan, melainkan dengan memperluas objek perpajakan sehingga semua wajib pajak harus membayar kewajiban pajaknya.

"Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteri nya sudah ada dan di situ jelas Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," kata Hashim.

Hashim menyebut pihaknya telah mendapat masukan dari Bank Dunia atau World Bank bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

"Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara," ujar Hashim. 

Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

Hashim mengaku bahwa pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

Kabarnya Prabowo telah mengantongi nama yang bakal diberi mandat menjadi Menteri Penerimaan Negara.