Nusantaratv.com-Persoalan pasokan dan harga minyak goreng di Tanah Air belum juga terselesaikan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi masalah pasokan dan harga minyak goreng.
Salah satu langkah yang akan dilakukan Luhut Pandjaitan dalam membereskan persoalan pasokan dan harga minyak goreng adalah dengan mengaudit perusahaan minyak sawit, sekaligus memastikan membangun kantor pusat di Indonesia.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo telah memintanya menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut Pandjaitan, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Catat! Mulai 31 Mei 2022, Subsidi Minyak Goreng Curah Disetop
Luhut menjelaskan audit perlu dilakukan agar bisa mengetahui proses bisnis sawit yang ada. Cakupan audit antara lain luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
"Saya lapor Presiden, 'Pak,headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," kata Luhut.
Luhut menegaskan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Alasannya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare),headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," tegasnya, mengutip detikcom.
Menyikapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani, melainkan tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.