Riset Oxford dan SAP: Pengusaha Tak Sulit Terapkan Keberlanjutan

Nusantaratv.com - Riset Oxford Economics dan SAP, sebuah perusahaan penyedia perangkat lunak aplikasi perusahaan, menemukan bahwa 69 persen dari pelaku usaha yang mereka teliti mengaku tidak kesulitan menerapkan keberlanjutan yang tetap memberi keuntungan.

President and Managing Director SAP South East Asia Verena Siow mengakui ini adalah sesuatu yang menggembirakan karena artinya dunia usaha di seluruh Asia Tenggara semakin memperhatikan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokan mereka, termasuk pemasok mereka.

“Dalam tiga tahun, hampir sepertiga bisnis mengharapkan nilai signifikan dari strategi keberlanjutan mereka, dan kami percaya bahwa dengan fokus yang tepat, angka ini bisa lebih tinggi lagi,” ungkap Verena dalam keterangan resmi, Senin.

Namun, hanya 13 persen pelaku usaha yang mengaku strategi keberlanjutan mereka telah mencapai hasil yang bernilai. Hal ini mungkin terjadi karena masih ada celah antara rencana dan tindakan keberlanjutan pada banyak perusahaan.

Adapun kurang dari setengah atau hanya 46 persen bisnis di Indonesia memiliki rencana keberlanjutan yang dikomunikasikan dengan jelas, sehingga hanya ada 13 persen yang memberi insentif kepada para pemimpin berdasarkan sustainability success.

Di samping itu, baru 38 persen persen pelaku usaha memiliki karyawan yang aktif dalam upaya keberlanjutan.

Sebagian besar atau sebanyak 60 persen dari responden survei mengatakan bahwa pendorong utama keberlanjutan dalam bisnis mereka adalah mandat regulasi usaha atau nilainya lebih besar dibandingkan permintaan pelanggan dan reputasi pasar.

Fokus tersebut sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan sebagai manfaat utama yang diperoleh 56 persen peserta survei dari keberlanjutan sejauh ini, dibandingkan dengan pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas.

Padahal menurutnya, kemitraan publik dan swasta sangat menentukan untuk mempengaruhi perubahan yang diperlukan dalam membangun ekonomi hijau di ASEAN.

“Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara seharusnya tidak menganggap tindakan keberlanjutan sebagai tindakan mitigasi risiko saja. Ini adalah kesempatan mewujudkan aliran pendapatan baru yang berkelanjutan,” tambahnya.(Ant)