Pemerintah Didesak Batalkan Niat Naikkan Harga BBM dan Listrik

Nusantaratv.com-Pemerintah didesak membatalkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) serta mengurangi subsidi BBM yang berarti harga Pertalite bakal naik. Tak hanya itu, pemerintah diminta membatalkan rencana menaikkan harga elpiji (LPG).

Desakkan tersebut dilontarkan ekonom Indef M Rizal Taufikurahman.

Karena, menurut Rizal, kebijakan tersebut bakal berdampak pada inflasi dan menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi.

Rizal memaparkan, penyesuaian tarif dasar listrik akan menggerus konsumsi rumah tangga hingga minus 0,201 persen. Kemudian, menggerogoti 0,114 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada akhirnya, akan menekan upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun ini.

Apalagi, sambung Rizal, rencana kenaikan tarif dasar listrik, harga BBM, dan elpiji berbarengan dengan kenaikan harga-harga pangan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Baca juga: Harga BBM Pertalite dan LPG 3Kg Dikabarkan Bakal Naik, Ini Kata Erick Thohir

"Skenario kenaikan harga BBM, listrik, dan gas (LPG) bersubsidi akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi, yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di angka 5 persen," ujar Rizal, Rabu (11/5/2022), mengutip CNNIndonesiacom.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01 persen pada kuartal I 2022 lantaran ditopang konsumsi masyarakat.

Hal ini tercermin dari realisasi pertumbuhan indikator konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,34 persen pada tiga bulan pertama tahun ini.

Tercatat, andil konsumsi rumah tangga menjadi yang terbesar ke pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 53,65 persen pada kuartal I 2022.

Selain konsumsi, andil pertumbuhan juga datang dari investasi yang tumbuh 4,09 persen dan berkontribusi sekitar 30,44 persen ke perekonomian.

Sisanya, pertumbuhan datang dari ekspor yang tumbuh 16,22 persen, konsumsi pemerintah yang terkontraksi 7,74 persen, konsumsi LNPRT 5,98 persen, dan impor 15,03 persen.