Pemerintah Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Jual Minyak Goreng di Atas Rp14 Ribu per Liter

Jakarta, Nusantaratv.com-Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengambil langkah tegas untuk menstabilkan harga minyak goreng yang saat ini meroket. 

Produsen atau perusahaan minyak goreng yang menjual di atas harga Rp14.000 per liter akan dijatuhi sanksi hingga pencabutan izin usaha. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lewat kebijakan tersebut, minyak goreng baik kemasan sederhana atau premium diharuskan dijual Rp14 ribu per liter. 
Pada tahap awal atau mulai Rabu (19/1/2022), kebijakan bakal mulai berlaku di ritel modern dan akan diikuti oleh pasar tradisional dengan tenggat waktu 1 minggu setelah ketentuan disahkan.

Baca juga: Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000/Liter Berlaku Besok!

"Produsen/eksportir yang tidak mematuhi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami mengingatkan pemerintah akan mengambil langkah yang sangat tegas," ujar Mendag.

Tak hanya itu, Muhammad Lutfi juga memastikan pihaknya akan membawa pelanggaran berupa kecurangan, penyelewengan, atau lainnya ke proses hukum jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

Lutfi menyebutkan pemerintah lewat kerja sama dengan BPDPKS menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun guna membiayai subsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau setara 1,5 miliar liter selama 6 bulan bagi masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) karena pemerintah sudah menjamin pasokan dan stok minyak goreng harga Rp14 ribu per liter mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.

"Dengan kebijakan ini, kami harap masyarakat bisa mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen juga tidak dirugikan," pungkasnya.