Nusantara Sharia Economic Forum 2024, Wapres Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah Terus Tumbuh dan Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Nusantaratv.com - Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. 

Bahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah masih mencatatkan pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Wapres saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) sekaligus membuka Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 di Studio Nusantara Lantai 9 Gedung NT Tower Jakarta, Selasa (30/7/2024). 

Turut hadir Presiden Komisaris NT Corporation Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M., beserta istri Lince Berliana Tobing. Hadir juga para Direksi Nusantara TV yaitu Dimpos Tampubolon, Randy Tampubolon dan Tommy William Tampubolon serta para narasumber dan tamu undangan. 

Menariknya Wapres mengawali sambutannya dengan melantunkan sebuah pantun.

"Pergi ke pasar membeli gunting

Jangan lupa membeli pita

Ekonomi syariah sangat penting

Jadikan Indonesia maju dan sejahtera"

"Syukur Alhamdulillah, pada siang hari ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 pada hari ini, di gedung ini yang dulu saya datang ke sini topping off, sekarang sudah hampir selesai, yang luar biasa. Saya lihat tadi 37 lantai. Mudah-mudahan cepat selesai," kata Wapres di awal sambutannya. 

Wapres menyampaikan praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. 

Bahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah masih mencatatkan pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha yang pada Triwulan IV 2023 mencapai hampir 50 persen.

Namun demikian, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Untuk itu, saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah," kata Wapres.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan, ekonomi syariah Indonesia mulai pada tahun 2000 dengan lebih menitikberatkan pada keuangan syariah, pengembangan lembaga keuangan syariah.

Pada tahun 2020, ekonomi syariah ini, dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dikembangkan menjadi empat fokus. 

Pertama, pengembangan industri keuangan. Kedua, pengembangan industri halal. Yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah (zakat, wakaf, infak, sedekah) dan yang keempat adalah bisnis dan pengusaha syariah, karena yang keempat ini kunci. Kunci daripada pengembangan kesatu, kedua, dan ketiga itu adanya pada para pengusaha. 

Nusantara TV turut mendukung strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui penyelenggaraan Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024. (Foto: Toga Ibnu Pratama/NTV)

Dan kelembagaan syariah sekarang, selain adanya komite nasional, KNEKS, juga dibentuk di daerah-daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi, termasuk di Sulawesi Utara, dan umumnya ketuanya adalah gubernur, termasuk Gubernur Sulawesi Utara.

"Walaupun beliau nonmuslim, beliau menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi, hanya tinggal tujuh. Papua itu lima karena yang satu itu sudah terbentuk, di Papua Barat Daya, dan yang keenamnya NTT dan ketujuhnya adalah Bali. Jadi, hanya tujuh yang belum, lainnya sudah," ungkap Wapres.

Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan utama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. 

Selain itu, pemerintah juga terus mendukung pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di berbagai provinsi di Indonesia, seperti saya katakan tadi sudah 31 provinsi dan tinggal 7 provinsi lagi, sebagai upaya pendalaman inklusi ekonomi syariah masing-masing daerah sekaligus perpanjangan tangan daripada KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) di tingkat nasional. 

Kolaborasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah ini juga sangat krusial untuk terus dipacu demi meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

"Ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN dan RPJMN, jangka panjang dan jangka menengah, sebagai salah satu program utama pada Arah Pembangunan Transformasi Ekonomi Berbasis Produktivitas," tuturnya. 

Serta menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam secara wajar, serta menjamin keberlangsungan lingkungan adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagai contoh, keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yakni pembagian risiko dan mendorong keberlanjutan, serta inovasi. Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan. 

Ke depan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Masterplan Ekonomi Syariah 2025–2029. 

Beragam langkah ini diyakini akan memperkuat posisi dan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Wapres menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi dan pembahasan forum hari ini. Pertama, susun langkah strategis untuk dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap isu keberlanjutan.

Forum ini hendaknya menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program, rencana aksi, target output, dan sasaran yang terkait isu ekonomi hijau dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029.

Kedua, gali potensi sumber dan mekanisme pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan.

Integrasi aktivitas ekonomi ke dalam isu lingkungan bukanlah hal baru. Akan tetapi, penyelarasan ekonomi keberlanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam proses transisi energi ramah lingkungan tentu masih perlu kajian dan pendalaman lebih lanjut. 

Pembahasan hari ini agar menyentuh langkah konkret terkait pembiayaan bisnis energi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yang sesuai.

Ketiga, libatkan secara aktif seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pusat, para pengusaha, hingga akademisi dan praktisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kegiatan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bertukar pikiran dan pengetahuan, meningkatkan literasi bagi seluruh kalangan terkait arah pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya. 

"Akhirnya, semoga forum hari ini dapat menjadi diskusi yang produktif dan efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang memberikan perubahan nyata bagi keberlangsungan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia," tutup Wapres.

Acara NUSHAF 2024 didukung oleh Bank Negara Indonesia (BNI), Permodalan Nasional Madani (PNM), Telkom Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).