MPR
Nusantaratv.com-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo blak-blakan ungkap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alhasil, belum ada progres dari pembangunan IKN.
Dody menjelaskan pemblokiran berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU. Anggaran kementerian itu tinggal Rp29,57 triliun setelah dipangkas Rp81,38 triliun.
Dody mengatakan akan segera melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU pun bisa kembali dibuka.
"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.
Anggaran Kementerian PU ikut terpangkas dalam efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025.
Anggaran itu dipangkas Rp81,38 triliun. Dody menyebut sejumlah proyek infrastruktur terdampak pemotongan anggaran.
Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp 60,6 triliun.
Namun, harapan penambahan anggaran pupus setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh