MPR
Nusantaratv.com-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyoroti kinerja Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie. Menurut Mufti kinerja Budi Arie sebagai Menkop tak terlihat, khususnya di 100 hari pertama. Padahal koperasi merupakan entitas usaha yang dikatakan adalah jati diri bangsa.
"100 hari pertama Pak Menteri di koperasi, kalau ibarat iklan mobil diesel itu nyaris tak terdengar," sindir Mufti Anam saat Raker dan RDP dengan Menteri Koperasi Kepala BP Batam dan Kepala BPKS.
Sebagai anggota DPR, Mufti mengaku belum mendengar gebrakan-gebrakan gerakan dari Budi Arie untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi koperasi. Bahkan, kata Mufti, pihaknya melihat apa yang dilakukan Budi Arie hampir tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Misalnya kalau kemarin sedang ramai soal kebijakan mengenai penghapusan hutang UMKM. Yang bergerak cepat hanya Kementerian UMKM padahal dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 jelas bahwa koperasi yang di bawah Rp10 miliar juga merupakan bagian dari UMKM," beber Mufti.
"Kemudian yang kedua kebijakan tentang makan bergizi gratis yang di dalamnya pemerintah sudah menyampaikan yang bisa terlibat selain UMKM adalah koperasi. Tapi sampai hari ini kami belum melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dalam rangka mengkonsolidir masyarakat untuk membentuk koperasi dalam rangka menyediakan makan bergizi gratis," tambahnya.
Mufti juga menyampaikan tanggapannya soal efisiensi anggaran di Kemenkop, terutama anggaran digitalisasi.
"Anggaran digitalisasi yang awalnya Rp22 miliar itu hanya turun Rp6,2 miliar. Dari Rp6,2 miliar itu bapak bisa berbuat apa? Jenengan tahu seperti di raker sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar masyarakat kita hari ini terjerat pinjol salah satunya adalah karena mereka kesulitan dalam mengakses pinjaman di koperasi. Karena di koperasi masih sangat sederhana. Jam 8 buka, jam 4 tutup," ungkap Mufti.
"Kementerian Koperasi perlu hadir untuk mendigitalisasi koperasi-koperasi yang sebenarnya bagus ini. Agar mereka masyarakat kita bisa mengakses dengan mudah pinjaman di koperasi. Tapi sayang dengan anggaran yang cukup kecil ini menurut kami sangat tidak cukup untuk bisa mendigitalisasi," imbuhnya.
Mufti mendorong agar anggaran LPDP yang nilainya cukup besar mencapai Rp170 miliar di-switch ke program digitalisasi.
Terakhir, Mufti menagih janji Budi Arie mengenai nasib peternak susu di Boyolali yang menjerit karena mereka tidak bisa apa namanya mendistribusikan susu hasil ternaknya ke pabrik susu.
"Kami ingin tanya, apa langkah yang Bapak lakukan untuk mereka? Memang hari ini sudah tidak viral karena sudah kalah viral dengan pagar laut dan sebagainya Pak. Tapi jangan kemudian karena ini tidak viral tidak kemudian ditindak lanjutin," pungkasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh