NTV Fact Check: Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Nusantaratv.com-Presiden Prabowo Subianto meresmikan Daya Anagata Nusantara atau Danantara dengan harapan bisa memenuhi target ekonomi di atas 8%. 

Apakah danantara? Dan seberapa penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Berikut ulasan lengkap Nusantara TV melalui program Fact Check atau cek fakta.

Dalam sambutannya saat peresmian, Presiden Prabowo Subianto berharap Danantara bisa berkontribusi mewujudkan target pemerintah untuk ekonomi di atas 8%. 

Lalu apakah Danantara itu dan seberapa penting untuk Indonesia?

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi undang-undang ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelolaan investasi.

Danantara merupakan badan pengelola yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi. Menurut Presiden Prabowo Subianto Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN.

Lalu bagaimana model pengelolaannya? 

Pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings di Singapura. Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 

Danantara pun memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA). Bahkan 
Ina rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut. Pasalnya cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai Kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar. 

Sebagai badan pengelola investasi Danantara akan bertugas mengelola aset negara dan mendanai berbagai proyek strategis nasional Pemerintah mentargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun. 

Pada tahap awal investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp326 triliun. 

Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Jumlah tersebut ditargetkan mening mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat sehingga menjadikan Danantara menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF).

Danantara akan mengonsolidasi lembaga pengelola investasi atau Ina dan juga 7 BUMN 

Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai berikut Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan listrik negara atau PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia dan Mine ID. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, pengembangaan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam serta ketahanan pangan. Targetnya investasi ini dapat berkontribusi terhadap pertuumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8% per tahun. 

Danantara mendapatkan wewenang sebagai berikut yaitu:

-Mengelola dividen dari holding investasi holding operasional dan BUMN. 

-Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. 

-Menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan peleburan pengambilalihan dan juga pemisahan. 

-Membentuk holding investasi holding operasional dan juga BUMN 

-Menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
 
_Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional. 

Dengan wewenang ini apakah Danantara ataupun nantinya dana masyarakat diperbankan aman dan tidak terdampak danantara. 

Dewan Ekonomi Nasional (DEN,) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga perbankan yang tergabung dalam Danantara memastikan dana nasabah yang tersimpan di bank aman. Hal ini menanggap ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara alias Bank BUMN dan memidahkannya ke bank swasta. 

Menurut Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Justru menurut dia keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Sejalan dengan Luhut, LPS menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia termasuk Bank BUMN merupakan peserta penjamin. LPS bersama regulator lainnya yaitu OJK, BI dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
 
Senada dengan hal tersebut Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia, Agustya Hendy Bernadi. Ia menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan. Terlebih BRI merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Sejauh ini tidak ada penarikan dana massal diperbankannya 

Konsep Danantara memang menarik tetapi implementasi di lapangan adalah faktor paling krusial. Sehingga jika tata kelola di lapangan tidak dijalankan dengan baik maka tujuan besar Danantara sebagai sumber pembiayaan investasi bisa sulit dicapai. 

Untuk itu pemerintah diharapkan bisa mengambil semua langkah dengan sangat bijak.