Nusantaratv.com-Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menegaskan perlu adanya percepatan dalam implementasi sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti pada jalan tol, yang juga dikenal dengan Multi-Lane Free Flow (MLFF). Ia menilai, hal ini sudah menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN), sehingga diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“MLFF ini sudah menjadi perhatian Presiden, untuk urusan bisnis dan kesepakatan lainnya segera lakukan penyesuaian,” ujar Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi MLFF di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (66/8).
Panglima TNI 2013-2015 ini menambahkan, pihak-pihak terkait dalam proyek ini harus berkomunikasi secara intensif agar dapat menemukan jalan tengah, terutama mengenai model bisnis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi MLFF di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (6/8)/Foto: Istimewa
“Saya harap pihak Roatex jangan ragu dengan investasi ini, dan jangan kaku dalam bernegosiasi. Pemerintah tentu sama-sama memiliki niat baik untuk menyelesaikan, karena ini perintah Presiden,” tegas Moeldoko.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) telah memfasilitasi secara formal dan informal untuk mendukung uji coba MLFF di Jalan Tol Bali Mandara. Hingga saat ini, uji coba dengan berbagai skenario telah dilakukan. Hasilnya, sebagian skenario dinyatakan berhasil dan sebagian lainnya masih perlu disempurnakan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, menyatakan para pihak siap kembali duduk bersama untuk mendiskusikan alternatif percepatan implementasi MLFF ini. “Kunci utama keberhasilan proyek ini adalah komunikasi dan negosiasi yang baik, sehingga ada jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya selaku Badan Usaha Pelaksana membutuhkan skema dan lini masa yang jelas dalam implementasi MLFF. “Kami siap berdiskusi, terutama mengenai skema dan lini masa proyek, karena terkait dengan kepastian investasi yang kami laukan,” katanya.