Nusantaratv.com - Pemerintah Sri Lanka pada Jumat (17/6/2022) memerintahkan pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah selama dua pekan.
Sedangkan pegawai yang menyediakan layanan penting seperti perawatan kesehatan akan terus melapor untuk bertugas di kantor. Dikutip dari Reuters, Sabtu (18/6/2022), Sri Lanka masih mencari devisa untuk membayar impor bahan bakar yang sangat dibutuhkan.
Negara pulau ini bergulat dengan gejolak keuangan terburuk dalam tujuh dekade. Stok bensin dan solar yang ada diproyeksikan akan habis dalam hitungan hari. Di mana kombinasi salah urus pemerintah dan pandemi Covid-19 telah mendorong negara berpenduduk 22 juta orang itu ke dalam krisis ekonomi keuangan sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.
"Dengan mempertimbangkan pembatasan pasokan bahan bakar yang ketat, sistem transportasi umum yang lemah, dan kesulitan menggunakan kendaraan pribadi, surat edaran ini memungkinkan staf minimal untuk masuk kerja mulai Senin," demikian pernyataan Kementerian Administrasi Publik dan Dalam Negeri pada Jumat (17/6/2022).
Dari sekitar satu juta pegawai pemerintah Sri Lanka, kata surat edaran itu, mereka yang menyediakan layanan penting seperti perawatan kesehatan akan terus melapor untuk bertugas di kantor.
Awal pekan ini, pemerintah juga menyetujui empat hari kerja sepekan bagi pekerja sektor publik untuk membantu mereka mengatasi kekurangan bahan bakar kronis. Pemerintah juga mendorong mereka untuk menanam pangan.
Deretan kendaraan yang membentang beberapa kilometer telah terbentuk di banyak pompa bensin di seluruh negeri pekan ini, membuat sejumlah orang menunggu lebih dari 10 jam untuk bahan bakar.
Di sisi lain, negara ini sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket dana talangan dengan delegasi diharapkan di Kolombo pada Senin.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menguraikan rencana untuk mengumpulkan US$47 juta (Rp679 milir) untuk menggelontorkan bantuan kepada 1,7 juta warga Sri Lanka yang paling parah terkena krisis keuangan selama empat bulan ke depan.
Kantor Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe pada Jumat (17/6/2022) menyebutkan, sebanyak 5 juta warga Sri Lanka kemungkinan terdampak langsung kekurangan pangan dalam beberapa bulan ke depan.