Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi!

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan PT Freeport Indonesia sekarang bukan lagi milik pihak Amerika Serikat (AS). Perusahaan tambang tembaga dan emas itu kini sudah berada di dalam kendali Indonesia.

Sebab, Indonesia sudah memiliki kepemilikan saham mayoritas dari Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Bahkan, pemerintah berencana menambah lagi kepemilikan saham perusahaan itu. 

"Freeport misalnya dulu saham hanya 9 persen kita ambil alih, kita negosiasi, sekarang 51 persen. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia! Ini sudah jadi Indonesia! Sebentar lagi akan kita tambah jadi 61 persen," ujar Jokowi dalam Kongres Hikmahbudhi XII di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Dengan kepemilikan saham 51 persen, kata Jokowi 70 persen pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Jika saham ditambah hingga 61 persen, mungkin 80 persen pendapatan Freeport masuk ke kantong negara.

"Sekarang pendapatan Freeport 70 persen ini masuk ke negara, 70 persen. Begitu kita naik lagi ke 61 persen nantinya, maka 80 persen (pendapatan) masuk ke negara. Ini lah prosesnya untuk dapatkan hal itu tantangannya besar tidak mudah, butuh nyali dan keberanian," papar Jokowi.

Terkait negosiasi penambahan kepemilikan saham Freeport, Jokowi mengakui hal itu masih alot. Freeport pun bakal mendapatkan tambahan 20 tahun kontrak kerja sampai 2061 pasca saham pemerintah bertambah.

Jokowi memandang, negosiasi saham Freeport saat ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun lalu, tapi belum juga mendapatkan kesepakatan.

"Ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. Bukan alot, alot banget," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, kata Jokowi, pemerintah saat ini sedang menyiapkan revisi regulasi untuk mewujudkan perpanjangan kontrak Freeport. Regulasi yang mau direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan," kata Jokowi.

Jokowi menargetkan semua negosiasi bisa selesai pada paling lambat bulan Juni ini. Jika bisa dipercepat, menurutnya akan jauh lebih baik.

"Tadi saya melihat tadi saya targetkan ya sampai Juni lah secepatnya. Kalau bisa secepatnya, tapi paling lamban Juni," tandasnya.