Harga TBS Sawit Anjlok Terus, Petani Harap Pemerintah Revisi Regulasi

Nusantaratv.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pemerintah turun tangan mengatasi terus anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Caranya dengan segera merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 dan mengkaji penetapan harga BTS yang berkiblat pada referensi dari Kementrian Perdagangan (Kemendag).

Diketahui, sekarang ini rata-rata harga TBS yang diterima petani sawit swadaya Rp1.450-Rp1.800 per kilogram (Kg). Hal tersebut lebih rendah dari harga pokok produksi Rp1.800-2.150 per kg.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung, mengatakan penurunan harga minyak sawit mentah (CPO) global memang baru terjadi dalam dua minggu belakangan. Walau demikian, petani sawit sebenarnya telah merasakan anjloknya harga TBS sejak awal Januari 2023.

Kondisi ini terus berlangsung hingga puncaknya mencapai lebaran 2023 dan sampai saat ini masih terus merosot. Sebelum masuk Ramadan, harga TBS dibeli pabrik sawit Rp1.900-2200/kgTBS untuk petani swadaya dan petani Rp.2450-Rp2.800 per kg.

"Namun, sejak tiga minggu terakhir harga TBS petani swadaya sudah anjlok menjadi Rp1.450-Rp1.800/Kg. Untuk petani bermitra, harga TBS turun rerata Rp1.800-Rp2.400/kg. Sementara, harga pokok produksi TBS Rp1850-2.150/Kg. Artinya, petani sudah merugi," ujar Gulat, Minggu (21/5/2023).

Sejauh ini, kata dia, petani sawit telah merugi Rp500-750 per kg TBS. Kerugian petani sawit diperparah dengan masih melonjaknya harga pupuk Rp900 ribu per sak (50 kg), dari biasanya Rp 350 ribu- 400 ribu per sak. Akibatnya banyak petani yang memilih tak memupuk serta terjebak dengan pupuk palsu.

Atas itu, Apkasindo sangat berharap pemerintah segera turun tangan memberikan solusi atas turun menurunnya harga TBS sawit.

Salah satu rekomendasi Apkasindo ialah dengan merevisi Permentan No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Sawit Produksi Pekebun. Rekomendasi lainnya, yaitu mengkaji patokan harga TBS petani mengacu harga referensi CPO yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.