Desa Nglanggeran Ditetapkan sebagai Desa Keuangan, Sukses Kembangkan Potensi Hingga Mendunia

Nusantaratv.com-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan. Desa yang terletak di Patuk, Gunungkidul,Yogyakarta itu dinilai sukses membangun dan mengembangkan potensinya hingga mendunia.

Pada acara peresmian di Pawon Purba, Kamis (2/5/2024), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan bahwa Desa Nglanggeran merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Keuangan.

"Saat ini memang namanya Desa-Keu, desa keuangan pertama. Nanti ke depannya kita coba kembangkan lagi," ujar Luky.

Dikatakan, dari puluhan ribu desa yang ada di Indonesia, Desa Nglanggeran menjadi salah satu desa yang sukses dalam pembangunannya. Desa Nglanggeran memiliki kombinasi dari segi agrikultur kakaonya yang telah mendunia dan juga dari segi wisata.

Luky menyebut Desa Nglanggeran mendapat dukungan dari Kemenkeu melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui Dana Desa sebesar Rp813,47 juta pada 2024.

Desa Nglanggeran dinilai dapat mengelola dana desa dengan baik. 

"Bagaimana Desa Nglanggeran ini mengelola dana-dana tersebut sehingga bisa menghasilkan desa yang seperti ini, desa yang kita anggap cukup baik, cukup sukses," kata Luky.

"Kamu juga tadi melihat desa yang cukup bagus tersebut untuk dijadikan percontohan, suksesor yang bisa dijadikan contoh atau direplikasi oleh desa-desa lain," imbuhnya.

Luky mengatakan tidak ada keuntungan secara langsung bagi desa yang ditetapkan menjadi Desa Keuangan. Hanya saja, Kemenkeu kini memiliki contoh kinerja baik dari program transfer ke daerah.

Hal itu akan memotivasi desa lain agar berkinerja bagus pula. 

"Dan ada reward-nya. Ada dua, pertama dari sisi formulanya dia ada alokasi kinerja, kemudian setiap tahun juga memberikan dana bantuan desa dengan kinerja terbaik," jelas Luky.

Desa-desa dengan kinerja baik mendapatkan dana tambahan. Kemenkeu mengalokasikan dana tambahan Rp 2 triliun untuk sekitar 15 ribu desa atau sekitar Rp 100 juta-Rp 150 juta per desa. 

Ke depannya, Kemenkeu akan memilih desa lain sebagai Desa Keuangan atau menjadi acuan bagi desa lain.