BKD Mataram Perbarui Data Wajib Pajak PBB untuk Capai Target 2024

Nusantaratv.com - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pembaruan data wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan mencapai target tahun 2024.

"Tahun 2024, target penerimaan PBB kita naik dari Rp28 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp30 miliar," kata Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Achmad Amrin di Mataram, Selasa (12/12).

Terkait dengan itu, salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah dilakukan pembaruan (update) data WP PBB dan penyesuaian NJOP (nilai jual objek pajak) di Kota Mataram seiring dengan perkembangan yang terjadi di Mataram.

Kegiatan pembaharuan data tahap pertama sudah dilaksanakan sejak awal triwulan empat tahun 2023, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram.

Untuk tahap pertama, pembaruan data dilakukan di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya dengan menyisir kawasan perumahan dan bangunan di jalan raya yang potensinya terlihat jelas.

"Harapannya, melalui pembaruan data ini ditemukan perkembangan objek pajak yang bisa menjadi potensi PBB baru serta menaikkan penerimaan pajak sesuai dengan NJOP," katanya.

Untuk menentukan NJOP, katanya, BKD Mataram bekerja sama dengan Universitas Mataram dengan melihat perkembangan harga tanah sehingga ke depan NJOP masyarakat yang tertera di SPT PBB akan disesuaikan.

"Dengan perkembangan kota yang pesat serta pembukaan jalan mempengaruhi terhadap NJOP objek PBB," katanya.

Diharapkan, melalui upaya-upaya tersebut target PBB tahun 2024 sebesar Rp30 miliar bisa tercapai, sembari dilakukan pembaharuan data wajib PBB di empat kecamatan lainnya.

Sementara menyinggung realisasi PBB Kota Mataram tahun 2023, Amrin menyebutkan berdasarkan data 4 Desember 2023, realisasi PBB mencapai Rp27 miliar lebih atau 97 persen dari target Rp28 miliar.

"Hari ini ada masuk setoran sekitar Rp200 juta dan untuk capai target kita kurang sekitar Rp700 juta. Jadi, kami sedang kerja keras menagih WP PBB yang belum membayar, agar target tahun ini tercapai," katanya.(Ant)