BBM Naik, Jokowi: Pemerintah Harus Membuat Keputusan yang Sulit!

Nusantaratv.com - 03 September 2022

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Kepala Negara mengatakan pemerintah harus membuat keputusan yang sulit.

Diketahui, BBM bersubsidi, yakni Pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan Solar dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindugi rakyat dari gejolak minyak dunia. "Sebenarnya saya ingin BBM tetap terjangkau dengan subsidi APBN, tetapi subsidi dan kompensasi APBN telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Presiden Jokowi saat konferensi pers pengalihan subsidi BBM, Sabtu (3/9/2022).

Menurutnya, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati masyarakat yang mampu, yakni pemilik mobil-mobil pribadi. Seharusnya, kata Presiden Jokowi, uang negara diprioritaskan untuk subsidi masyarakat yang kurang mampu.

"Sekarang pemerintah harus membuat keputusan yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga BBM yang mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," lanjut Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) ke-16 (2005-2012) itu.

Diungkapkannya, sebagian subsidi akan diberikan ke bantuan sosial (bansos) tepat sasaran seperti BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan mulai September selama 4 bulan.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah Rp600.000," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia memerintahkan Pemda untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan. "Subsidi harus tepat sasaran. Subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," imbuh Gubernur DKI Jakarta ke-14 (2012-2014) itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak Rp198 triliun menjadi Rp700 triliun jika harga Pertalite dan Solar tidak naik. Tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Akibat lonjakan itu, belanja subsidi BBM dan kompensasi energi melesat dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close