Fahira Idris: Sudah Saatnya UU ITE Direvisi

Niat Baik Presiden Jokowi Merevisi UU ITE Adalah Keputusan yang Sangat Tepat.

Fahira Idris mendukung revisi UU ITE. (Humas DPD RI)

Nusantaratv.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mendukung wacana revisi UU ITE.

Menurutnya, sudah saatnya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dievaluasi. Terlebih, kata dia, terhadap pasal-pasal yang dinilai multitafsir.

"Memang sudah saatnya UU ITE dievaluasi baik pasal-pasal yang berpotensi multitafsir maupun implementasinya di lapangan," ujar Fahira, sebagaimana dikutip Nusantaratv.com dari akun Twitter pribadinya @fahiraidris, Minggu (21/2/2021).

Baca Juga: Komisi III DPR Harap Peradi Terlibat Revisi KUHAP

Lebih lanjut, anak dari pasangan Fahmi Idris (ayah) dan Kartini (ibu) itu menjelaskan, kehadiran UU ITE yang tujuan awalnya menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif, namun dalam perjalanan belum sepenuhnya sesuai tujuan tersebut.

"Niat baik Presiden merevisi UU ITE adalah keputusan yang sangat tepat dan harus kita dukung dan kawal bersama," tambahnya.

Fahira berharap baik pemerintah maupun DPR dapat segera merealisasikan revisi UU ITE tersebut agar memenuhi prinsip keadilan.

"Pasal-pasal karet dalam UU ITE yang melahirkan penafsiran berbeda-beda (multitafsir) harus segera direvisi atau dihapus agar dalam implementasinya benar-benar mengedepankan prinsip keadilan," imbuh Fahira.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya agar lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan terkait adanya sejumlah warga masyarakat yang saling membuat laporan ke polisi dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

"Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu," ujar Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip Nusantaratv.com dari akun Instagram pribadinya @jokowi, Selasa (16/2/2021). 

Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu, meminta agar pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.

"Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan," tukas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jangan Lewatkan! Siaran Lengkap Pelantikan Pengurus DPN Peradi di Nusantara TV. Minggu, 21 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK