Ada 2 Kendala yang Menghambat Penyaluran Dana Bos dan Tunjangan Guru

Kemendikbud Menyebutkan Bahwa Terdapat Dua Kendala yang Menghambat Penyaluran Dana Bos dan Tunjangan Guru
Rayza Nirwan - Ekonomi,Selasa, 02-06-2020 12:02 WIB
Ada 2 Kendala yang Menghambat Penyaluran Dana Bos dan Tunjangan Guru
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar/ Istimewa

Jakarta, Nusantaratv.com - Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengatakan bahwa terdapat 2 kendala yang menyebabkan Dana BOS dan tunjangan guru terhambat penyalurannya.

Adapun yang pertama, yakni karena sekolah belum menginput data dengan benar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kedua, akurasi data rekening antara yang didapat dari Dapodik dan Pemerintah Provinsi juga tidak sama sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut. 

Pada kendala pertama, ia menekankan koreksinya bahwa sekolah harus menginput dengan benar terkait dana BOS, tunjangan guru, penetapan prasarana dan sarana, atau dana bantuan yang lain di Dapodik. Ia mensinyalir masih banyak sekolah yang menginput data secara asal sehingga akurasinya hanya di bawah 60%.

Baca Juga: Tunjangan Guru, Dana BOS dan BOP Tetap Diberikan di Masa Pandemi COVID-19

"Verval (verifikasi dan validasi) pertama, data Dapodik khusus data rekening yang diinput sekolah, akurasinya di bawah 60%. Artinya masih banyak sekolah yang menginput data itu asal. Ini mohon dicatat agar data yang diinput oleh satuan pendidikan, baik itu data terkait transaksional BOS, data transaksional tunjangan guru, data transaksional penetapan prasarana dan sarana dana bantuan yang lain, agar integritas inputnya diutamakan," ujar Kasman beberapa waktu lalu.

"Jadi, kalau terjadi kesalahan, mungkin itu karena human error, bukan mindset. Kalau data banyak yang salah, berarti mindset input data yang asal," tambah Kasman.

Kendala kedua, saat Kemendikbud menyamakan data dengan data rekening dari Provinsi juga banyak yang berbeda antara yang disampaikan dari Dapodik. Begitu juga saat konfirmasi dengan data bank, sehingga perlu diverifikasi ulang.

"Kemudian, kita cross dengan data rekening dari propinsi. Mulai banyak yang tidak matching itu, antara yang disampaikan Dapodik dan Propinsi. Oleh karena itu, kita ambil data yang sama Dapodik dengan yang dari Propinsi. Kemudian, yang lain kita crosscheck dengan data bank, kebanyakan ada di bank daerah atau BPD, sisanya Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI. Dapatlah angka valid pertama 63% yang disalur di tahap I, gelombang I. Sisanya harus diverifikasi," ungkap Kasman.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0