Deretan Masalah Perumahan ini Harus Serius di Tangani Pemerintah

Masalah kedua adalah kurangnya ketersediaan basis data perumahan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang baik

Warga melihat area tapak tapak bersubsidi di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/6/2019). Asosiasi Pengembang Perumahan dan Penyelesaian di seluruh Indonesia (APERI), Daniel Djumali, mengatakan kuota pembiayaan rumah bersubsidi yang mencakup F

Nusantara TV - Kementerian Pubr menyatakan bahwa negara harus menyediakan tempat tinggal yang layak huni. Namun, negara memerlukan dukungan dan sinergi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menangani masalah perumahan.

"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan guna mengejar backlog perumahan yang setiap tahun terus bertambah" kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Menurut Khalawan, untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya, pemerintah terus mempromosikan implementasi satu juta program domestik. Selain itu, ia juga memperluas akses publik ke tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan instalasi publik yang memadai, paragram dan layanan.

"Program Sejuta Rumah itu merupakan gerakan untuk mengajak seluruh stakeholder perumahan untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Saat ini jumlah rumah dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang," terangnya.

Selain itu, Khalawan dijelaskan, ada beberapa masalah fundamental yang sering menghadapi program perumahan. Pertama adalah keterbatasan Bumi, terutama ketinggian. Sebagian besar tanah perkotaan yang ada saat ini dikendalikan oleh pengembang besar dan bukan untuk pekerjaan. Dia juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi yang mengalami kesulitan karena harga tanah di daerah perkotaan tidak terjangkau.

"Hampir lebih dari 90 persen lahan atau tanah di perkotaan itu dikuasai pengembang besar. Sedangkan pengembang yang kecil memiliki lahan di daerah pinggiran. Kami berharap dukungan dari para pengembang untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang sehingga ketersediaan hunian layak di perkotaan juga dapat terpenuhi," terangnya.

Masalah kedua adalah kurangnya ketersediaan basis data perumahan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang baik untuk perumahan sehingga pemerintah dapat menemukan dengan tepat berapa banyak kebutuhan perumahan masyarakat di setiap wilayah.

"Permasalahan lainnya adalah alokasi anggaran perumahan yang tidak sesuai serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) atau bedah rumah, membangun rumah susun, rumah khusus dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta memberikan sosialisasi dan pendampingan ke Pemda untuk mengatasi hal tersebut," tandasnya.

Di masa depan, imbuh khalawan, pemerintah akan mendistribusikan bantuan perumahan, baik melalui skema bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat dan penggunaan teknologi perumahan dan inovasi dan pengembangan program BSP dan entitas bisnis dan entitas bisnis (KPBU) ) Untuk sektor perumahan.

"Kami berharap Program Sejuta Rumah ini bisa terus ditingkatkan dan didukung karena perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok dasar masyarakat selain sandang dan pangan," katanya.

Untuk informasi, masalah perumahan di Indonesia harus diselesaikan dengan serius dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam sektor perumahan. Untuk alasan ini, pemerintah terus bekerja dengan peran aktif kementerian / lembaga, asosiasi pengembang, sektor swasta dan masyarakat untuk mencari solusi bersama sehingga masalah perumahan dapat diselesaikan sehingga orang dapat memiliki rumah yang layak huni.

Menteri Pupr Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa program perumahan adalah program strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan pekerjaan yang layak untuk semua orang Indonesia. Dalam periode pandemi ini, program perumahan penting untuk kediaman orang.

"Program perumahan tetap penting untuk diperhatikan dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Referensi : akurat.co

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK